Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ketegangan di Selat Hormuz mencapai puncaknya setelah Iran secara resmi memblokade jalur pelayaran vital tersebut sejak awal Maret 2026. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bereaksi keras terhadap situasi ini, mendesak sekutu-sekutunya untuk mengirimkan kapal perang demi mengamankan selat tersebut, bahkan melontarkan ancaman bagi negara yang enggan memberikan bantuan.
Pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran merupakan respons langsung atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dilancarkan terhadap Iran dua minggu sebelumnya. Selat ini merupakan arteri utama bagi perdagangan energi global, di mana sekitar 20% pasokan minyak dunia biasanya melintas. Penutupannya, ditambah serangan terhadap infrastruktur pelayaran dan energi, sontak memicu lonjakan harga minyak global yang sangat besar.
Trump Mengancam dan Mendesak
Melalui platform Truth Social pada Sabtu (14/3/2026), Trump mengklaim bahwa "100% kemampuan militer Iran" telah dihancurkan, namun Teheran masih mampu melancarkan serangan kecil seperti drone, ranjau, atau rudal jarak pendek di sepanjang jalur air tersebut. Ia secara spesifik berharap China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris akan mengirimkan kapal ke wilayah itu. "Amerika Serikat akan membombardir garis pantai habis-habisan, dan terus menembak jatuh kapal-kapal Iran," ancam Trump. "Dengan satu atau lain cara, kita akan segera membuka, mengamankan, dan membebaskan Selat Hormuz!"
Tidak berhenti di situ, Trump juga menyeret aliansi militer NATO ke dalam pusaran konflik. Dalam wawancara singkat dengan The Financial Times pada Senin (16/3/2026), ia memperingatkan bahwa NATO menghadapi masa depan yang "sangat buruk" jika sekutu-sekutu AS tidak membantu membuka Selat Hormuz, terutama setelah AS membantu Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. Trump menuntut kapal penyapu ranjau serta bantuan untuk menyingkirkan "aktor jahat" di sepanjang pantai Iran. Ia bahkan mengancam akan menunda pertemuan puncak yang telah dijadwalkan dengan Presiden China Xi Jinping jika Beijing tidak memberikan bantuan.
Sekutu Menolak dan Berhati-hati
Namun, seruan dan ancaman Trump disambut beragam, bahkan penolakan tegas dari beberapa sekutu kunci AS. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan sedang membahas "berbagai opsi untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan tersebut" dengan sekutu mereka, menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati.
Sebaliknya, Jepang dan Australia secara tegas menolak permintaan tersebut. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Senin (16/3/2026) menyatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal angkatan laut, terikat oleh konstitusi yang menolak perang. "Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara independen dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum," ujarnya. Senada, Catherine King, anggota kabinet PM Australia Anthony Albanese, menegaskan bahwa Australia tidak akan mengirimkan kapal-kapal angkatan laut untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz, meskipun mengakui pentingnya jalur tersebut.
Jerman juga memberikan respons keras terhadap seruan Trump. Juru bicara Kanselir Jerman, Friedrich Merch, menegaskan bahwa "perang ini tidak ada hubungannya dengan NATO. Ini bukan perang NATO." Ia menambahkan bahwa partisipasi Jerman dalam aktivitas apa pun di Selat Hormuz tidak pernah dipertimbangkan sebelum perang dan tidak dipertimbangkan sekarang. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul juga menyatakan tidak melihat peran bagi anggota NATO di Selat Hormuz. Merch bahkan secara terbuka mengkritik AS karena melonggarkan sanksi terhadap Rusia dan mempertanyakan rencana AS untuk mengakhiri perang.
Dengan penolakan dari beberapa sekutu utama dan ancaman yang terus dilontarkan Trump, ketidakpastian mengenai penyelesaian krisis Selat Hormuz terus mengguncang pasar minyak global, memperpanjang risiko pasokan dan gejolak harga di tengah konflik yang semakin memanas.