Sebuah potongan video Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang viral di media sosial baru-baru ini, memicu perdebatan dan kesalahpahaman di kalangan publik. Dalam rekaman tersebut, Zulhas terdengar melontarkan pernyataan, "Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit," yang kemudian diinterpretasikan sebagai dorongan pemerintah agar petani meninggalkan budidaya padi. Namun, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) melalui Ketua Umumnya, Slamet Ariyadi, segera meluruskan bahwa narasi tersebut tidak disampaikan secara utuh dan berpotensi menyesatkan publik. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Slamet menjelaskan konteks sebenarnya dari pernyataan yang menjadi sorotan tersebut.
Slamet Ariyadi mengklarifikasi bahwa ucapan Zulhas disampaikan saat memberikan pidato pada acara Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan, Selasa (4/8). Menurutnya, pernyataan tersebut bukanlah ajakan kepada petani untuk mengganti lahan padi dengan sawit. Sebaliknya, Zulhas sedang melancarkan kritik terhadap pola pikir ekonomi pasar bebas yang pernah dianut pada masa lalu, khususnya pascareformasi. "Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen terhadap swasembada pangan. Justru, hal tersebut menerangkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan," ujar Slamet dalam keterangan resminya, Kamis (6/8/2026).
Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan bahwa Zulhas menggunakan contoh sawit untuk menggambarkan logika ekonomi lama yang beranggapan bahwa jika produksi beras dinilai kurang menguntungkan, kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui impor, dengan memanfaatkan keuntungan dari komoditas lain. "Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah dulu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang. Jika tidak punya beras, ya tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit," papar Slamet. Ia menegaskan, "Zulhas tidak sedang menyuruh petani untuk berbondong-bondong membabat sawah atau mengganti lahan padi dengan sawit. Ia memakai contoh tersebut untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia sempat mengalami ketergantungan tinggi pada impor beras."
Slamet juga menegaskan bahwa dalam pidatonya, Zulhas justru memperkuat komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah memandang swasembada pangan sebagai kehormatan dan kedaulatan negara yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme untung-rugi pasar. "Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan," tegas Slamet.
Meskipun Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan domestik, Slamet menjelaskan bahwa arah kebijakan pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah ditegaskan untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. "Prinsip pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," jelasnya.
Oleh karena itu, Slamet kembali mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan tidak mudah mempercayai potongan video atau kutipan yang beredar di media sosial tanpa melihat konteks lengkapnya. Informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kesalahpahaman yang luas dan merugikan.