Dalam sebuah langkah yang memicu ketegangan diplomatik, Amerika Serikat secara terbuka menuduh Tiongkok telah melakukan serangkaian uji coba ledakan nuklir secara rahasia, bahkan menyiapkan pengujian dengan daya ledak signifikan. Tuduhan ini muncul bersamaan dengan upaya Washington untuk membujuk Beijing agar bergabung dalam kerangka perjanjian nuklir global yang baru. Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News dari Jenewa, Swiss, pada Sabtu (7/2/2026).
Thomas DiNanno, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, menyampaikan tuduhan serius ini dalam Konferensi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada Jumat (6/2) waktu setempat. "Pemerintah AS mengetahui bahwa Tiongkok telah melakukan uji coba ledakan nuklir, termasuk persiapan untuk uji coba dengan daya ledak yang diperkirakan mencapai ratusan ton," ungkap DiNanno. Ia menambahkan bahwa salah satu uji coba tersebut terjadi pada 22 Juni 2020. Tuduhan ini menguatkan sinyal serupa yang pernah dilontarkan Presiden AS Donald Trump akhir tahun lalu, meskipun kala itu tanpa detail spesifik.
Lebih lanjut, DiNanno menuding Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), militer resmi Tiongkok, "berupaya menyembunyikan uji coba dengan mengaburkan ledakan nuklir karena mereka menyadari bahwa uji coba ini melanggar komitmen larangan uji coba." Ia secara spesifik menyebut Tiongkok menggunakan metode "decoupling"—teknik untuk mengurangi efektivitas pemantauan seismik—guna menyamarkan aktivitas mereka dari pengawasan internasional.
AS Ajak Tiongkok Gabung Perjanjian Pembatasan Nuklir Baru
DiNanno tidak hanya melontarkan tuduhan, tetapi juga mempresentasikan rencana baru AS yang menyerukan perundingan tiga pihak dengan Rusia dan Tiongkok. Tujuannya adalah menetapkan batasan baru pada senjata nuklir, menyusul berakhirnya New START—perjanjian terakhir antara Washington dan Moskow—pada 5 Februari.
"Pelanggaran berulang oleh Rusia, pertumbuhan persediaan senjata nuklir di seluruh dunia, serta kekurangan dalam desain dan implementasi New START, memberikan keharusan yang jelas bagi Amerika Serikat untuk menyerukan arsitektur baru yang mengatasi ancaman saat ini, bukan ancaman dari era yang telah berlalu," jelasnya.
DiNanno menekankan bahwa "seluruh persenjataan nuklir Tiongkok saat ini tidak memiliki batasan, tidak ada transparansi, tidak ada deklarasi, dan tidak ada kontrol." Ia menegaskan bahwa "era pengendalian senjata berikutnya dapat dan harus berlanjut dengan fokus yang jelas, tetapi itu akan membutuhkan partisipasi lebih dari sekadar Rusia di meja perundingan."
Namun, seruan AS ini langsung ditolak oleh Tiongkok. Duta Besar Tiongkok, Shen Jian, dalam konferensi yang sama pada Jumat (6/2), menyatakan bahwa "kemampuan nuklir Tiongkok sama sekali tidak mendekati level kemampuan AS atau Rusia." Dengan tegas ia menambahkan, "Tiongkok tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir pada tahap ini."
Sementara itu, Duta Besar Rusia, Gennady Gatilov, menyarankan agar perundingan nuklir baru juga melibatkan negara-negara bersenjata nuklir lainnya, seperti Prancis dan Inggris, menunjukkan kompleksitas dinamika kekuatan nuklir global.