internationalmedia.co.id – Dunia politik tanah air tengah diguncang oleh perkembangan terbaru dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta beberapa perwira tinggi lainnya ini kini tidak lagi sekadar urusan pelanggaran privasi atau akses ilegal, melainkan telah merambah ke ranah ancaman stabilitas negara.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka tengah memperluas cakupan penyelidikan. Selain fokus pada tindak pidana penyadapan dan akses ilegal, penyidik kini juga tengah mendalami dugaan adanya tindak pidana makar yang dilakukan oleh kelompok yang terlibat dalam skandal tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru. Laporan ini berkaitan dengan dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan yang mengarah pada upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan turut serta atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," tegas Jenderal Suyudi di hadapan para anggota dewan.
Meskipun demikian, Kapolri menekankan bahwa proses hukum ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia menjelaskan bahwa temuan terkait penyadapan dan penghilangan data elektronik tidak bisa secara otomatis dijadikan bukti kuat adanya makar. Polri masih memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan apakah ada niat jahat (mens rea) yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah.
Untuk membongkar dugaan makar ini, penyidik telah menetapkan fokus penyelidikan pada tiga poin utama. Pertama, menelusuri siapa yang memberikan perintah di balik aksi penyadapan tersebut dan apa tujuan sebenarnya dari operasi tersebut. Kedua, melakukan pemeriksaan intensif terhadap personel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Ketiga, melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas khusus yang dijalankan oleh para tersangka pada saat kejadian.
Hingga saat ini, sejumlah nama besar telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka menghadapi jeratan pasal berlapis yang sangat berat.
Terkait penyadapan, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Untuk dugaan penghilangan data elektronik, mereka terancam Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun penjara. Selain itu, dugaan akses ilegal juga mengancam mereka dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun.
Polri menegaskan bahwa seluruh penerapan pasal ini, termasuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, akan didasarkan pada alat bukti yang sah dan pemenuhan unsur pidana yang ketat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.