internationalmedia.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terus membongkar tabir gelap di balik skandal dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam perkembangan terbaru, penyidik mulai menyoroti peran sentral seorang pengusaha bernama Arief Kurniawan (AK) yang diduga menjadi otak di balik keuntungan ilegal dari aktivitas tambang tersebut.
Arief Kurniawan kini tengah berada dalam radar intensif penyidik setelah teridentifikasi sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ). Perusahaan tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi yang mencakup periode tahun 2013 hingga 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, dalam keterangannya di Jakarta Selatan, menegaskan bahwa Arief merupakan sosok yang menikmati keuntungan dari operasional PT BSJ. "AK adalah salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut," ujar Anang kepada awak media.
Lebih jauh, Anang mengungkapkan bahwa keterlibatan Arief tidak berhenti pada satu perusahaan saja. Penyidik tengah melakukan pendalaman intensif karena adanya indikasi bahwa AK juga merupakan pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam praktik ilegal ini. "Saat ini kami masih mendalami hasil penggeledahan. Diduga ada perusahaan lain yang terafiliasi dengan AK, jadi tidak hanya satu perusahaan," tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti, tim penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Lokasi-lokasi tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari dan Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta kantor PT AMI dan PT AMID di wilayah Buton Tengah.
Modus operandi yang dilakukan PT BSJ tergolong sangat berani. Perusahaan ini diduga kuat tetap menjalankan aktivitas penambangan secara ilegal meskipun izin operasionalnya telah habis sejak tahun 2014. Alih-alih menghentikan kegiatan, perusahaan ini justru terus beroperasi hingga tahun 2025, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam skala besar.
Selain kerugian akibat operasional tanpa izin, Kejagung juga mencium adanya praktik suap yang sistematis. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tambang ini diduga memberikan aliran dana kepada oknum penyelenggara negara.
Suap tersebut ditujukan untuk memuluskan berbagai urusan administrasi, mulai dari penerbitan izin tambang, pengawasan distribusi nikel, hingga proses penjualan hasil tambang. "Ada pemberian kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi dan kewenangan dalam perizinan serta produksi," jelas Saiful.
Saat ini, PT BSJ dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Hingga kini, pihak Kejagung masih terus menghitung total kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik lancung di sektor nikel Sultra tersebut.