Ketegangan global meningkat setelah perjanjian nuklir krusial antara Rusia dan Amerika Serikat, New START, resmi berakhir pada 5 Februari. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Moskow segera mengeluarkan pernyataan, menjanjikan langkah "bertanggung jawab" meskipun kini tidak lagi terikat oleh pembatasan persenjataan strategis.
Kremlin, melalui penasihatnya Yury Ushakov, menegaskan kembali komitmen Presiden Vladimir Putin untuk bertindak "terukur dan bertanggung jawab" pasca-berakhirnya pakta tersebut. Pernyataan ini disampaikan Putin dalam percakapan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, menggarisbawahi analisis mendalam terhadap situasi keamanan global sebagai landasan tindakan Rusia.
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Rusia memperkuat posisi Moskow, menyatakan bahwa kedua belah pihak "tidak lagi terikat" oleh kewajiban New START. Meskipun demikian, mereka menegaskan niat Federasi Rusia untuk "bertindak secara bertanggung jawab dan seimbang", dengan fokus pada analisis komprehensif terhadap kebijakan militer AS dan dinamika strategis global. Moskow juga menyatakan tetap "terbuka untuk mencari cara berdialog" demi menjaga stabilitas strategis dengan Washington.
Perjanjian New START, yang ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden AS Barack Obama, merupakan pilar penting dalam pengendalian senjata nuklir. Pakta ini secara spesifik membatasi jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal lainnya, serta hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh kedua negara adidaya tersebut.
Pada September tahun lalu, Rusia sempat mengajukan tawaran perpanjangan satu tahun untuk perjanjian ini. Presiden AS kala itu, Donald Trump, sempat menyatakan bahwa tawaran tersebut "terdengar seperti ide yang bagus". Namun, hingga kini, Kremlin belum pernah menerima jawaban resmi dari pihak Amerika Serikat.
Berakhirnya perjanjian ini sontak memicu kekhawatiran global. Para aktivis telah memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir baru yang berbahaya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak kedua negara untuk "segera kembali ke meja perundingan dan menyepakati kerangka kerja pengganti", menyebut momen ini sebagai "momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional".
Dengan berakhirnya satu-satunya pakta pengendalian senjata nuklir yang tersisa antara dua kekuatan nuklir terbesar dunia, komunitas internasional kini menanti dengan cemas langkah selanjutnya dari Moskow dan Washington, berharap dialog strategis dapat kembali terjalin demi mencegah eskalasi.