Internationalmedia.co.id memberitakan sebuah kontroversi terkait serangan udara AS ke fasilitas nuklir Iran. Presiden Donald Trump dilaporkan hanya memberitahu petinggi Partai Republik di Kongres sebelum melancarkan serangan tersebut. Informasi ini diungkap oleh beberapa sumber yang mengetahui rencana tersebut, seperti yang dilansir internationalmedia.co.id.
Ketua DPR Mike Johnson dan pemimpin mayoritas Senat John Thune, keduanya dari Partai Republik, dikabari terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan petinggi Partai Demokrat. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries baru diberi tahu sesaat sebelum pengumuman publik, setelah serangan terjadi. Hal serupa juga dialami Senator Mark Warner dan Jim Himes dari komite intelijen Senat dan DPR.
Reaksi pun terbelah tajam. Partai Republik mayoritas mendukung Trump, sementara Demokrat mengecam keras keputusan sepihak tersebut tanpa persetujuan Kongres. Johnson dan Thune langsung menyatakan dukungan mereka, diikuti puluhan anggota parlemen GOP lainnya. Johnson berdalih urgensi situasi dan penilaian panglima tertinggi atas bahaya yang akan terjadi. Ia juga menegaskan penghormatan Trump terhadap kewenangan Kongres.
Namun, kecaman datang dari kubu Demokrat. Senator Mark Warner mengecam keras keputusan tersebut, menyebutnya tanpa konsultasi dengan Kongres, tanpa strategi jelas, dan mengabaikan kesimpulan intelijen. Ia menuntut penjelasan kepada rakyat Amerika. Senator Tim Kaine bahkan berencana memaksakan pemungutan suara di Senat terkait peran Kongres dalam keputusan perang.
Anggota parlemen Republik Thomas Massie bahkan menyebut tindakan Trump inkonstitusional dan berencana memaksakan pemungutan suara di DPR. Demokrat di "Gang of Eight," kelompok yang terdiri dari pemimpin Kongres dari kedua partai dan ketua komite intelijen, biasanya diberi pengarahan sebelum aksi militer signifikan, namun kali ini diabaikan.
Sejumlah Demokrat menyebut tindakan Trump sebagai pelanggaran yang dapat dimakzulkan. Senator Bernie Sanders menyebutnya sangat tidak konstitusional, sementara Jeffries menuntut pengarahan rahasia. Hanya Senator John Fetterman yang memuji serangan tersebut. Sementara itu, beberapa anggota DPR Republik, seperti Warren Davidson, mempertanyakan wewenang Trump. Peristiwa ini memicu perdebatan sengit di Kongres terkait batasan kewenangan perang presiden.