Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengungkapkan penolakannya terhadap wacana pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD. Hal ini disampaikannya di sela-sela Bimtek PDIP di Bali, Kamis (31/7/2025). Internationalmedia.co.id melaporkan, Deddy menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan hasil reformasi dan bagian penting dari perkembangan demokrasi Indonesia. Menurutnya, pemilhan langsung merupakan hak rakyat yang tak boleh diambil alih.
Deddy, yang juga anggota Komisi II DPR, khawatir jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, kepala daerah akan cenderung hanya tunduk pada kepentingan elite. Ia menilai hal ini akan sangat berbahaya bagi stabilitas politik nasional. "Sangat aneh jika hak rakyat untuk memilih pemimpinnya diambil dan diserahkan kepada segelintir elite di DPRD," tegasnya. Lebih lanjut, ia menambahkan potensi campur tangan aparatur negara dalam proses pemilihan oleh DPRD juga menjadi kekhawatiran serius. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat tetap menjadi cara paling aman.
Berbeda dengan pemilihan bupati dan wali kota, Deddy justru menyatakan dukungannya terhadap pengangkatan gubernur oleh Presiden. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan kewenangan gubernur. "Gubernur sebaiknya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, namun kewenangannya harus jelas, sebagai administrator, bukan penguasa wilayah," jelasnya. Ia berharap gubernur dapat fokus pada fungsi koordinasi, mobilisasi, dan sinergi pembangunan di tingkat provinsi.