Seoul diguncang kabar penggerebekan mengejutkan. Para penyelidik Korea Selatan melancarkan operasi besar-besaran di markas badan intelijen negara pada Selasa (10/2) waktu setempat. Langkah drastis ini merupakan bagian dari penyelidikan mendalam atas dugaan keterlibatan pemerintah dalam insiden drone yang ditembak jatuh di wilayah Korea Utara awal tahun ini. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden ini telah memicu ketegangan baru di Semenanjung Korea.
Sebelumnya, Pyongyang menuding Seoul sebagai dalang di balik penerbangan drone tersebut ke area Kaesong pada Januari lalu, bahkan merilis foto-foto yang diklaim sebagai puing-puing drone yang berhasil ditembak jatuh. Awalnya, otoritas Korea Selatan dengan tegas membantah keterlibatan pemerintah, bahkan Presiden Lee Jae Myung menyatakan tindakan semacam itu sama saja "melepaskan tembakan ke Korea Utara".
Namun, kini ada perubahan signifikan dalam sikap Seoul. Seperti dilansir AFP, otoritas Korea Selatan mengonfirmasi bahwa mereka tengah menyelidiki tiga tentara aktif dan satu karyawan badan intelijen Korsel terkait insiden tersebut. Satuan tugas gabungan militer-polisi telah menggerebek 18 lokasi penting yang menjadi pusat penyelidikan, termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Badan Intelijen Nasional.
Dalam pernyataan resminya, satuan tugas tersebut menegaskan komitmen untuk "menetapkan kebenaran di balik insiden drone secara menyeluruh melalui analisis materi yang disita dan penyelidikan ketat terhadap para tersangka."
Skandal drone ini juga menyeret tiga warga sipil ke meja hijau. Salah satu dari mereka bahkan telah secara terbuka mengakui perbuatannya, mengklaim bahwa ia bertindak demikian untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara.
Tak hanya itu, bayang-bayang kasus drone ini juga menyentuh mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini mendekam di penjara atas kasus darurat militer. Ia sedang diadili atas tuduhan bahwa dirinya secara ilegal mengirimkan drone ke Korea Utara dengan tujuan menciptakan dalih bagi penetapan darurat militer pada akhir tahun 2024 lalu. Upayanya untuk menggulingkan pemerintah sipil melalui darurat militer berujung kegagalan total, yang berujung pada pemakzulan dan pencopotannya dari jabatan pada April tahun lalu.