Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, secara mengejutkan mengundurkan diri pada Rabu (17/9) waktu setempat. Keputusan ini diambil di tengah badai skandal korupsi yang melibatkan puluhan anggota parlemen dan pejabat pemerintah, serta memicu gelombang protes besar-besaran di negara tersebut. Internationalmedia.co.id melaporkan, Romualdez, yang merupakan sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr, menyatakan pengunduran dirinya dilakukan dengan "hati nurani yang bersih" agar investigasi berjalan tanpa intervensi.
Skandal ini berpusat pada proyek infrastruktur pengendalian banjir yang diduga fiktif. Tuduhan menyebutkan sekitar 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima suap dari perusahaan konstruksi. Nama Romualdez sendiri disebut-sebut terkait persetujuan pendanaan proyek yang luput dari pengawasan parlemen. Amarah publik memuncak setelah Presiden Marcos Jr. menyinggung kasus ini dalam pidato kenegaraan Juli lalu, menyusul banjir besar yang menghantam Filipina.
Protes publik terus bergulir, dengan aksi demonstrasi besar yang diberi nama "Trillion Peso March" dijadwalkan pada Minggu (21/9) mendatang. Ribuan demonstran diperkirakan akan turun ke jalan di Manila untuk menuntut keadilan dan transparansi. Greenpeace memperkirakan kerugian negara akibat korupsi proyek-proyek iklim sejak 2023 mencapai triliunan peso.
Menanggapi situasi ini, Presiden Marcos Jr. telah membentuk komisi investigasi yang dipimpin mantan hakim Mahkamah Agung, Andres Reyes. Komisi ini bertugas menyelidiki proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir, namun tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Meskipun demikian, Presiden Marcos Jr. menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap teman dan sekutunya.
Filipina memang memiliki catatan panjang skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Ironisnya, para politisi yang terbukti bersalah seringkali lolos dari hukuman berat. Pengunduran diri Romualdez menjadi sorotan, menunjukkan betapa besar tekanan publik terhadap pemerintahan Marcos Jr. untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.