JAKARTA- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa menyelesaikan persoalan kemacetan di Ibu Kota.
Menurut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta harus bisa memanfaatkan anggaran penanganan kemacetan Rp 6,9 triliun atau 10 persen dari total anggaran belanja daerah tahun 2024. “Iya, Karena saya bingung, (apabila) Rp 6,9 miliar dikucurkan tapi masih macet. Kan macet itu cerita yang sangat lama dari zaman orde baru di Jakarta,” kata Gilbert saat dihubungi, Jumat (17/11).
Gilbert juga menyorot kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang dianggap tidak memiliki konsep penyelesaian masalah yang terjadi di Ibu Kota. “Pj Gubernur sekarang ini konsepnya tidak terlalu jelas. Dia mau ngapain. Dia tidak punya target, karena dia (jadi Pj Gubernur) kan ditunjuk (Presiden Jokowi),” kata Gilbert.
Semestinya, kata Gilbert, Heru Budi dapat menyelesaikan kemacetan di Jakarta dengan fokus memperbaiki fasilitas transportasi publik di jalan protokol. “LRT Jakarta kemarin disambungkan ke Manggarai. Tapi ini hanya untuk penumpang yang ada di kereta. Artinya mendukung warga non DKI. Sedangkan itu (pembangunan) menggunakan dana APBD. sehingga dianjurkan untuk diteruskan ke pengguna murni warga DKI, ini kan pajak mereka,” ucap Gilbert.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin meminta Pemprov DKI menggunakan anggaran penanganan macet di Ibu Kota tepat sasaran. Penanganan kemacetan di Jakarta masuk dalam program prioritas Pemprov DKI di 2024.
DPRD DKI telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp 81,71 triliun. “Untuk penanganan macet, anggaran ini betul-betul (harus) tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Rabu (15/11).
Khoirudin mengatakan, DPRD akan mengawasi sejumlah program prioritas Pemprov DKI pada tahun depan. Ada enam program prioritas Pemprov DKI yang bersentuhan langsung dengan warga di Ibu Kota. Program prioritas itu, yakni penanganan banjir, kemacetan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan penguatan nilai demokrasi. “Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov,” ujar Khoirudin. ***
