Washington DC – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menghadapi penutupan atau shutdown parsial mulai Sabtu (31/1) waktu setempat. Situasi ini terjadi setelah tenggat waktu pendanaan pada Jumat (30/1) tengah malam terlewati tanpa adanya kesepakatan anggaran di Kongres untuk tahun fiskal 2026.
Kegagalan pendanaan ini berakar pada kebuntuan negosiasi yang semakin memanas. Partai Demokrat menyuarakan kemarahan besar atas insiden penembakan dua demonstran, Renee Good dan Alex Pretti, oleh agen imigrasi federal dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di Minneapolis beberapa minggu sebelumnya. Agen-agen ICE tersebut diketahui dikerahkan atas perintah Presiden Donald Trump.
Kebuntuan ini secara spesifik menggagalkan pembahasan anggaran baru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), yang merupakan induk dari ICE. "Alih-alih mengejar penyelundup narkoba, predator anak, dan pelaku perdagangan manusia, pemerintahan Trump justru menyia-nyiakan sumber daya berharga untuk menargetkan demonstran damai di Chicago dan Minneapolis," kritik Dick Durbin, ketua fraksi minoritas Partai Demokrat di Senat. Ia menambahkan, "Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika kurang aman."
Diperkirakan sekitar tiga perempat operasional federal AS akan merasakan dampak dari shutdown parsial ini. Berbagai lembaga dan layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pertahanan, berpotensi mengalami gangguan. Jika situasi ini berlarut-larut lebih dari beberapa hari, puluhan ribu pekerja federal AS berisiko dirumahkan sementara atau terpaksa bekerja tanpa upah.
Namun, ada harapan kuat bahwa gangguan ini tidak akan berlangsung lama. Senat AS pada Jumat (30/1) malam telah mengesahkan paket pendanaan yang mencakup lima rancangan undang-undang untuk membiayai sebagian besar lembaga federal hingga September, ditambah langkah stopgap dua minggu untuk menjaga DHS tetap beroperasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, yang sedang reses dan dijadwalkan bersidang kembali Senin (2/2), diharapkan akan segera menyetujui paket ini.
Presiden Trump sendiri mendukung kesepakatan Senat dan mendesak DPR untuk bertindak cepat, menunjukkan keinginannya untuk menghindari shutdown berkepanjangan. Ini akan menjadi shutdown kedua dalam masa jabatan keduanya, setelah shutdown terpanjang dalam sejarah AS pada musim gugur lalu yang berlangsung lebih dari sebulan. Sementara itu, Partai Demokrat tetap bersatu menentang pendanaan baru untuk DHS tanpa adanya perubahan signifikan pada kebijakan penegakan imigrasi, terutama setelah insiden tragis di Minneapolis yang menewaskan Renee Good dan Alex Pretti, yang meningkatkan sorotan tajam terhadap perilaku agen ICE.
Dengan dukungan dari Senat dan harapan persetujuan cepat dari DPR, para pemimpin Kongres dari kedua partai – Demokrat dan Republik – berharap dampak praktis shutdown terhadap layanan pemerintah, kontraktor, dan pekerja federal AS dapat dibatasi hanya dalam beberapa hari.