Internationalmedia.co.id – News – Dinamika geopolitik Timur Tengah kembali memanas dengan serangkaian peristiwa penting yang terjadi pada Senin (16/2/2026). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan komitmen dana triliunan rupiah untuk rekonstruksi Gaza, sementara di sisi lain, keputusan kontroversial Israel terkait Tepi Barat memicu gelombang kecaman internasional. Di tengah ketegangan ini, upaya diplomasi juga berlanjut dengan babak kedua perundingan nuklir antara AS dan Iran.
Presiden Trump mengungkapkan bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian telah menjanjikan lebih dari US$ 5 miliar, atau setara Rp 84,1 triliun, untuk upaya kemanusiaan dan pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat konflik. Komitmen pendanaan tersebut akan menjadi agenda utama dalam rapat perdana Dewan Perdamaian yang dijadwalkan pada Kamis (19/2) di Washington DC. Selain itu, pengerahan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza juga akan dibahas dalam pertemuan yang dihadiri para kepala negara tersebut. Trump mengumumkan informasi ini melalui platform media sosial Truth Social, menegaskan kembali fokus pada rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan.
Namun, harapan akan rekonstruksi Gaza diwarnai oleh ketegangan yang meningkat di Tepi Barat. Pemerintah Israel telah menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di wilayah tersebut sebagai "milik negara", terutama jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikan. Langkah ini menandai yang pertama kalinya sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada tahun 1967.
Otoritas Palestina bereaksi keras terhadap keputusan Israel, memperingatkan bahwa tindakan tersebut sama saja dengan "aneksasi de-facto". Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, juga mengecam keras, menyebut keputusan Tel Aviv itu "tidak sah" dan "batal demi hukum" karena dikeluarkan oleh "otoritas pendudukan yang tidak sah". Hamas bahkan menuduh langkah Israel sebagai upaya "mencuri dan men-Yahudikan tanah-tanah di Tepi Barat yang diduduki". Proposal kontroversial ini dilaporkan diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz.
Kecaman internasional pun mengalir deras. Berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki, mengutuk keputusan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi secara khusus menyatakan bahwa langkah Israel tersebut "merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut" dan bertujuan "memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki".
Di tengah gejolak ini, upaya diplomasi juga terus berlanjut. Putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/2) di Jenewa, Swiss. Oman, yang sukses menjadi mediator pada putaran pertama di Muscat pada 6 Februari lalu, kembali akan memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah bertolak dari Teheran menuju Jenewa pada Minggu (15/2) waktu setempat untuk menghadiri pertemuan penting ini.
Berbagai peristiwa ini, yang dilaporkan oleh internationalmedia.co.id pada Senin (16/2/2026), menggarisbawahi kompleksitas dan ketidakpastian situasi internasional saat ini, di mana janji bantuan besar beriringan dengan peningkatan ketegangan wilayah dan upaya diplomasi yang tak henti.