Gelombang kecaman dan protes keras menyapu kancah internasional setelah pemerintah Israel secara kontroversial mengumumkan klaim atas sebagian wilayah di Tepi Barat sebagai "tanah milik negara". Langkah ini, yang berpotensi memicu eskalasi konflik dan memperburuk stabilitas di kawasan yang sudah bergejolak, segera menuai respons negatif dari berbagai penjuru dunia. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa keputusan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina.
Keputusan kontroversial ini disetujui pada Minggu (15/2), di mana pemerintah Israel menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar lahan di Tepi Barat sebagai "milik negara" jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Ini menandai langkah pertama dengan skema serupa sejak Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967, sebuah tindakan yang oleh banyak pihak dinilai akan memperparah ketegangan. Menurut laporan televisi lokal Israel, KAN, proposal tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz.
Otoritas Palestina merespons dengan kemarahan, memperingatkan bahwa langkah Israel ini setara dengan "aneksasi de-facto" dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka mendesak intervensi internasional segera untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai awal dari proses aneksasi terselubung yang bertujuan melemahkan fondasi negara Palestina. Dalam pernyataan resminya, Otoritas Palestina menegaskan bahwa tindakan sepihak Israel tidak akan memberikan legitimasi atas tanah Palestina dan tidak mengubah status hukum maupun sejarah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional.
Otoritas Palestina secara khusus menyerukan kepada komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Amerika Serikat, untuk segera bertindak. Tujuannya adalah untuk menghentikan kebijakan Israel dan memaksa Tel Aviv mematuhi hukum internasional guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Seruan tersebut tidak bertepuk sebelah tangan. Sejumlah negara, baik dari kawasan Timur Tengah maupun lainnya, ramai-ramai menyuarakan protes keras terhadap pencaplokan lahan di Tepi Barat oleh Israel, menegaskan bahwa langkah ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, seperti dilansir Al Arabiya, pada Senin (16/2), mengutuk keras langkah Israel yang dinilai bertujuan "memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki". Saudi menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki dan tindakan ini merusak upaya perdamaian serta stabilitas di kawasan. Mereka juga menyoroti bahwa ini adalah pelanggaran berat hukum internasional dan merusak solusi dua negara, serta merupakan serangan terhadap hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara berdaulat merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan ibu kotanya Yerusalem Timur.
Mesir juga tidak tinggal diam. Pemerintah Mesir mengecam langkah tersebut sebagai "eskalasi berbahaya" yang berupaya mengkonsolidasikan kendali Israel atas wilayah pendudukan. Kementerian Luar Negeri Mesir secara eksplisit menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016.
Dari Qatar, Kementerian Luar Negerinya mengutuk "keputusan untuk mengubah tanah Tepi Barat menjadi apa yang disebut ‘milik negara’" sebagai "perpanjangan dari rencana ilegal untuk merampas hak-hak rakyat Palestina". Qatar menekankan pentingnya solidaritas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan langkah ini demi menghindari dampak serius.
Yordania melalui Kementerian Luar Negerinya juga menyampaikan kecaman "sekeras-kerasnya", menggambarkannya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional".
Turki pun turut bersuara, mengutuk langkah tersebut sebagai upaya memaksakan otoritas Israel dan memperluas aktivitas permukiman. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan langkah itu "batal demi hukum" dan menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki, mengkritik kebijakan ekspansionis yang merusak upaya perdamaian dan prospek solusi dua negara.
Tak hanya itu, kecaman kolektif juga datang dari sejumlah Menteri Luar Negeri negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan bersama pada Senin (9/2) waktu setempat, para Menlu dari Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memberlakukan realitas hukum serta administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.
Para Menlu tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah Israel ini "mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina" di wilayah Tepi Barat. Mereka kembali menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki dan memperingatkan Israel untuk tidak melanjutkan kebijakan ekspansionis serta tindakan-tindakan ilegal di Tepi Barat, yang dapat "memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut".