Internationalmedia.co.id – News – Kim Jong Un secara resmi dikukuhkan kembali sebagai Presiden Urusan Negara Korea Utara, memastikan kelanjutan kepemimpinannya di negara bersenjata nuklir tersebut. Berdasarkan laporan AFP pada Senin (23/3/2026), penunjukan ini, meskipun dipandang oleh banyak kritikus sebagai formalitas yang telah diatur, tetap menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Pyongyang.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) mengumumkan bahwa Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) memilih kembali Kamerad Kim Jong Un pada Sidang Pertama masa jabatan ke-15, yang berlangsung pada 22 Maret. KCNA mengklaim bahwa keputusan untuk menempatkan Kim kembali di "jabatan tertinggi" ini merefleksikan "kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea."
Kim Jong Un, pemimpin generasi ketiga dari dinasti yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il Sung, pada tahun 1948, telah mengendalikan negara itu sejak wafatnya sang ayah pada tahun 2011. Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea menggarisbawahi bahwa pemilihan semacam ini merupakan "agenda yang terencana matang dengan hasil yang sudah dapat ditebak," dirancang untuk memberikan kesan legitimasi demokratis bagi rezim. "Tidak ada yang menyangka akan ada hasil yang berbeda," tambahnya.
Proses pemilihan melibatkan 687 deputi yang terpilih ke Majelis Rakyat Tertinggi. Warga Korea Utara yang berusia di atas 17 tahun hanya dihadapi pada pilihan tunggal untuk menyetujui atau menolak kandidat yang diajukan oleh partai berkuasa. KCNA sebelumnya melaporkan bahwa para anggota parlemen baru disetujui dengan 99,93% suara mendukung dan hanya 0,07% menentang, dengan tingkat partisipasi mencapai 99,99%. Aula sidang di Pyongyang, menurut laporan tersebut, "diselimuti semangat politik yang membara dan antusiasme revolusioner" oleh para anggota yang baru terpilih.
Para analis memprediksi bahwa sidang parlemen kali ini juga berpotensi membahas revisi konstitusi, termasuk kemungkinan kodifikasi resmi hubungan antar-Korea sebagai hubungan antara "dua negara yang bermusuhan." Hong Min, seorang analis senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, menjelaskan kepada AFP bahwa bahasa yang digunakan Kim dalam pidatonya di parlemen akan menjadi "petunjuk krusial" mengenai rencana Pyongyang terhadap Seoul. Fokus utama akan tertuju pada bagaimana ia mengartikulasikan isu-isu teritorial, perairan, dan wilayah udara dalam konteks relasinya dengan Seoul, serta sejauh mana retorika "unifikasi nasional" atau "persatuan Korea" akan digantikan oleh narasi yang lebih agresif, seperti "kontrol teritorial." Pertemuan ini sendiri menyusul pertemuan lima tahunan partai berkuasa yang digelar bulan lalu.
Di tengah pengukuhan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin segera menyampaikan ucapan selamat kepada Kim Jong Un. Dalam pesannya yang diposting di saluran Telegram Kremlin, Putin menyatakan harapan untuk penguatan hubungan bilateral. "Rusia sangat menghargai kontribusi pribadi Anda dalam memperkokoh ikatan persahabatan dan aliansi antara negara kita," kata Putin. Ia menambahkan bahwa Moskow dan Pyongyang akan "meneruskan kolaborasi erat guna mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif," yang diyakini akan "melayani kepentingan fundamental kedua bangsa." Rusia dan Korea Utara memang telah mengintensifkan hubungan mereka dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan penandatanganan pakta pertahanan bersama pada tahun 2024 dan dukungan militer Korea Utara kepada Rusia dalam konflik Ukraina.