JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri netral dalam tahapan Pemilu 2024. Hal itu dilakukan guna menciptakan suasana Pemilu yang damai dan aman.
Listyo menegaskan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran aparat yang tidak bersikap netral, ia mengaku tak segan untuk memproses oknum tersebut.
“Kalau ada pertanyaan kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses,” kata dia kepada wartawan, Selasa (14/11).
Mantan Kabareskrim Polri itu meminta apabila ditemukan pelanggaran terkait sikap netralitas, ia meminta untuk segera dilaporkan dengan bukti yang cukup tak sekadar isu.
Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu tapi kemudian ada bukti yang cukup,” ujarnya.
Dalam hal ini, Listyo mengatakan, tugas TNI-Polri adalah menjaga keutuhan masyarakat hingga keutuhan bangsa siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya.
“Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat,” ungkapnya.
Ia mengatakan TNI-Polri terus mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia yang berpegang pada Pancasila. Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersamaan meski berbeda pendapat.
“Itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu kami selama ini selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi Pemilu damai. Karena itu penting buat masyarakat kita yang tentunya akan berdampak karena perbedaan pendapat. Kita tidak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa karena persatuan kesatuan itu lebih diutamakan,” tuturnya.
