Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh jenjang sekolah. Kebijakan ini, yang akan efektif mulai Senin, 7 September 2026, diambil sebagai respons terhadap potensi dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang dikhawatirkan mencapai wilayah ibu kota. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa keputusan ini bertujuan utama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan komunitas pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa kebijakan PJJ ini merupakan upaya proaktif. "Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah," ujar Nahdiana dalam keterangan resmi Pemprov DKI pada Minggu (6/9/2026). Ia menambahkan bahwa orang tua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran akan tetap berjalan efektif.
Nahdiana menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan adalah prioritas utama. "Penerapan PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan, melainkan penyesuaian dengan kondisi yang sedang berlangsung," jelasnya. Dinas Pendidikan juga mengimbau orang tua untuk aktif mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi yang terverifikasi. Lebih lanjut, Dinas Pendidikan terus berkoordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, memantau perkembangan kondisi udara, dan informasi resmi mengenai sebaran abu vulkanik. Kebijakan PJJ ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.
Langkah Pemprov DKI ini sejalan dengan pandangan yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. Pada konferensi pers daring Minggu (6/9/2026), Qodari sempat menyinggung potensi pemberlakuan PJJ bagi siswa di Jakarta dan sekitarnya akibat abu vulkanik. Qodari menjelaskan bahwa keputusan PJJ, berdasarkan pengalaman sebelumnya seperti kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan atau Sumatera, selalu didasarkan pada tingkat indikator polusi yang terjadi di masing-masing lokasi. "Apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau tempat kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online," terang Qodari, mengindikasikan bahwa opsi PJJ adalah respons standar dalam situasi darurat lingkungan.
Menutup pernyataannya, Pemprov DKI Jakarta melalui Nahdiana mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Warga diimbau untuk selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah serta menjaga kesehatan keluarga selama kondisi ini berlangsung, sembari menunggu evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan PJJ.