Internationalmedia.co.id – News – Israel secara resmi telah mengukuhkan keanggotaannya dalam "Dewan Perdamaian" atau "Board of Peace" yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungan kerjanya ke Washington D.C. Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Sebuah foto yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan Netanyahu membubuhkan tanda tangannya pada dokumen keanggotaan, menandai langkah signifikan Israel dalam inisiatif perdamaian ini, demikian dilaporkan Al Arabiya dan Reuters.
Pembentukan dewan ini berawal dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan mandat kepada dewan dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari gencatan senjata yang dimulai pada bulan Oktober, sebagai bagian dari rencana perdamaian Trump yang telah disepakati oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun, Trump kemudian mengumumkan bahwa dewan ini, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas cakupannya untuk menangani berbagai konflik global. Pertemuan perdana dewan dijadwalkan pada 19 Februari mendatang di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi pasca-konflik di Gaza.
Namun, keberadaan dewan ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah pakar hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran, menyebut bahwa pengawasan Trump terhadap urusan wilayah asing melalui dewan ini menyerupai struktur kolonial. Kritikan semakin tajam mengingat keanggotaan Israel dalam dewan ini, sementara perwakilan Palestina justru tidak disertakan, memicu pertanyaan tentang objektivitas dan legitimasi.
Respons dari berbagai negara terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu ini cenderung hati-hati. Banyak pengamat khawatir bahwa inisiatif ini berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga perdamaian global. Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah menerima undangan, banyak sekutu Barat tradisional justru memilih untuk tidak bergabung.
Di tengah upaya pembentukan dewan perdamaian ini, situasi di Gaza sendiri masih jauh dari stabil. Gencatan senjata yang dimulai Oktober lalu dilaporkan telah berulang kali dilanggar, mengakibatkan setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas, berdasarkan data yang dirilis oleh otoritas Palestina dan Israel. Kondisi ini menyoroti kompleksitas tantangan yang akan dihadapi oleh Dewan Perdamaian Trump.