Uni Eropa bersiap memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar entitas terorisnya. Langkah ini segera memicu reaksi keras dari Teheran, yang secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai aktor utama di balik keputusan tersebut. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Iran melihat langkah ini sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatannya.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Teheran menegaskan bahwa keputusan Uni Eropa ini "tidak berdasar dan tidak beralasan," serta "jauh dari rasionalitas." Mereka mengklaim langkah tersebut diambil di bawah tekanan kuat dari "presiden Amerika Serikat yang delusional dan bodoh" serta "rezim Zionis yang teroris dan pembunuh anak-anak." Pernyataan ini, seperti dilansir Al Jazeera pada Kamis (29/1/2026), menunjukkan kemarahan mendalam Iran.
Iran lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan peraturan internasional," termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta prinsip fundamental penghormatan terhadap kedaulatan nasional. Teheran juga mengeluarkan peringatan tegas, menyatakan bahwa segala "konsekuensi berbahaya" dari keputusan yang dianggap "bermusuhan dan provokatif" ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pembuat kebijakan di Eropa.
Keputusan Uni Eropa untuk memasukkan IRGC ke dalam daftar teroris datang sebagai respons terhadap penindakan brutal terhadap demonstrasi massal di Iran. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kalla, mengonfirmasi langkah ini. Berbicara kepada wartawan di Brussels, Belgia, menjelang pertemuan para menteri Uni Eropa pada Kamis (29/1/2026), Kalla dengan tegas menyatakan, "Jika Anda bertindak sebagai teroris, Anda juga harus diperlakukan sebagai teroris."
Kalla menjelaskan bahwa langkah ini akan menempatkan IRGC pada kategori yang sama dengan organisasi teroris global seperti Al-Qaeda dan ISIS. Meskipun demikian, ia memperkirakan bahwa jalur diplomatik akan tetap terbuka pasca-pencantuman IRGC dalam daftar hitam. Selain itu, blok beranggotakan 27 negara ini juga dijadwalkan menyetujui sanksi tambahan berupa larangan visa dan pembekuan aset terhadap 21 entitas negara serta pejabat Iran, termasuk Menteri Dalam Negeri, sebagai respons atas penindasan demonstran.
Mengenai korban jiwa dalam gelombang protes yang mengguncang Iran, otoritas Teheran mengakui adanya ribuan korban, dengan angka mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Namun, mereka bersikeras bahwa mayoritas korban tewas adalah anggota pasukan keamanan atau warga sipil yang menjadi korban tembakan "perusuh." Klaim ini dibantah keras oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang melaporkan jumlah korban jauh lebih tinggi, bahkan berpotensi puluhan ribu. Menurut mereka, banyak demonstran tewas akibat tembakan langsung dari pasukan keamanan, termasuk personel IRGC.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sendiri merupakan sayap ideologis militer Iran, didirikan pasca-Revolusi 1979 dengan misi utama melindungi kepemimpinan ulama. Organisasi ini memiliki pengaruh besar, mengendalikan atau memiliki berbagai perusahaan di seluruh sektor ekonomi Iran, termasuk industri-industri strategis vital.