Internationalmedia.co.id – News – Jalur Gaza bersiap menyambut kehadiran pasukan internasional, termasuk kontingen besar dari Indonesia, yang dijadwalkan mulai bertugas pada Mei mendatang. Pengerahan ini menjadi bagian krusial dari fase lanjutan rencana perdamaian komprehensif yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Menurut laporan media Israel KAN, yang dikutip oleh Anadolu Agency pada Senin (16/3/2026), kekuatan inti pasukan ini diproyeksikan berasal dari Indonesia, dengan sekitar 5.000 prajurit. Mereka akan didampingi oleh kontingen dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, dengan target operasional penuh pada 1 Mei.
Penempatan awal pasukan multinasional ini direncanakan di sekitar kota Palestina yang baru dibangun di Rafah, Gaza selatan, sebuah proyek yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Secara bertahap, kehadiran mereka akan diperluas ke area lain di Jalur Gaza, termasuk wilayah dekat "yellow line" – batas sementara yang memisahkan zona kontrol Israel dari area sipil Gaza.
Sebagai persiapan, delegasi militer dari negara-negara partisipan dijadwalkan tiba di Israel dalam dua minggu ke depan untuk melakukan peninjauan langsung di Jalur Gaza. Selain itu, ratusan tentara asing juga akan berangkat ke Yordania bulan depan untuk menjalani pelatihan intensif sebelum memasuki Gaza sebagai bagian dari misi ini.
Rencana pengerahan ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada 9 Februari, televisi lokal Israel telah melaporkan dimulainya persiapan untuk kedatangan ribuan tentara Indonesia sebagai bagian dari pasukan stabilisasi dalam kerangka rencana perdamaian Trump.
Gedung Putih sendiri, pada 16 Januari, telah mengumumkan struktur pemerintahan transisi untuk Gaza. Struktur tersebut mencakup Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta pasukan stabilisasi internasional ini.
Peran utama pasukan stabilisasi internasional ini sangat krusial: mengawasi operasi keamanan, melucuti persenjataan kelompok bersenjata seperti Hamas, serta memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi. Langkah ini merupakan bagian dari fase kedua dari rencana 20 poin usulan Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang juga didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang dikeluarkan pada 17 November 2025.