Pasukan Israel bersikukuh tidak akan menarik diri dari Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan tegas menyatakan bahwa mundur "satu milimeter pun" adalah mustahil sebelum seluruh persenjataan kelompok Hamas dilucuti. Pernyataan ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News pada Rabu (18/2/2026), muncul di tengah bergulirnya fase kedua gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri konflik, berdasarkan inisiatif perdamaian dari mantan Presiden AS Donald Trump.
Fase kedua kesepakatan gencatan senjata ini secara spesifik mensyaratkan pelucutan senjata oleh Hamas dan penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Katz, dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, menegaskan komitmen Tel Aviv. "Kami tidak akan pernah mentolerir keberadaan Hamas, baik dengan senjata maupun jaringan terowongan mereka. Slogan kami jelas: sampai terowongan terakhir dihancurkan," ujarnya. Ia menambahkan, "Kami tidak akan bergeser dari ‘Garis Kuning’ sedikit pun sampai Hamas benar-benar dilucuti, mulai dari persenjataan, terowongan, hingga infrastruktur lainnya."
"Garis Kuning" yang dimaksud Katz adalah batas penarikan pasukan Israel di Gaza bagian timur selama fase pertama gencatan senjata. Kini, dalam fase kedua yang telah bergulir sejak bulan lalu, Israel diwajibkan untuk mundur lebih jauh dari garis tersebut secara bertahap. Namun, Tel Aviv memberikan syarat tegas. Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs, pada Senin (16/2), secara eksplisit menyatakan bahwa Hamas diberi tenggat waktu 60 hari untuk memenuhi tuntutan pelucutan senjata. Jika tidak dipatuhi, ancaman kelanjutan perang akan menjadi kenyataan.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang berlaku sejak 10 Oktober 2025, memang berhasil meredakan sebagian besar intensitas pertempuran di Jalur Gaza. Namun, laporan menunjukkan bahwa Israel masih terus melancarkan serangan udara dan operasi penghancuran di wilayah kantong Palestina tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran berulang terhadap kesepakatan. Selain pelucutan senjata dan penarikan pasukan, fase kedua yang diumumkan pertengahan Januari lalu ini juga mencakup dimulainya upaya rekonstruksi Gaza, peningkatan akses bantuan kemanusiaan, serta pembentukan komite administratif untuk tata kelola wilayah tersebut.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Katz juga menggarisbawahi pentingnya kemandirian pertahanan Israel. Ia menyerukan peningkatan signifikan dalam produksi senjata domestik. Langkah ini, menurut laporan Yedioth Ahronoth, bertujuan untuk memastikan Israel mampu mempertahankan diri secara mandiri di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
Alasan di balik seruan ini adalah persaingan global yang ketat untuk mendapatkan amunisi, serta adanya beberapa friksi dengan sekutu-sekutu Israel selama periode konflik. Meskipun Katz memuji Amerika Serikat sebagai "sekutu yang luar biasa" dalam mendukung Israel menghadapi "konflik multi-front", ia juga tidak menampik adanya "perselisihan yang berdampak" terhadap pasokan dan strategi. Untuk memperkuat kapasitas pertahanan, Kementerian Pertahanan telah meluncurkan inisiatif jangka panjang bernama "Perisai Israel", yang akan mengalokasikan tambahan 350 miliar Shekel ke anggaran pertahanan selama satu dekade ke depan.
Rencana ambisius ini, menurut Katz, berakar pada keyakinan kuat terhadap kekuatan ekonomi negara. "Tidak ada keamanan tanpa ekonomi, dan tidak ada ekonomi tanpa keamanan," pungkasnya, menekankan keterkaitan erat antara stabilitas ekonomi dan kapabilitas pertahanan nasional.