JAKARTA—-Kementerian Keuangan melalui Forum ALCO (Assets Liabilities Committee) Regional DKI Jakarta menyampaikan kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu (28/2).
Disampaikan bahwa ekonomi DKI Jakarta meskipun sedikit melambat pada Q4, namun masih stabil sepanjang 2023. Hal ini juga selaras dengan pertumbuhan nasional yang cukup robust menghadapi ketidakpastian global.
APBN Regional DKI Jakarta hingga Januari 2024 mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp141,28 triliun dan realisasi belanja tercatat sebesar Rp80,63 triliun.
Untuk penerimaan pajak, hingga 31 Januari 2024 tercatat termoderasi sebesar 8,62 persen dengan capaian Rp102,70 triliun. Kinerja penerimaan pajak bulan Januari 2024 didukung dari PPh Non Migas sebesar Rp55,53 triliun yang mengalami pertumbuhan positif 3,81% (yoy) oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan/corporate.
Penerimaan dari PBB juga tumbuh positif sebesar 503,79% (yoy) disebabkan oleh mulai masuknya pembayaran PBB Migas yang nilainya cukup signifikan di bulan ini.
Penerimaan PPN sebesar Rp40,01 triliun, mengalami penurunan 20,69% (yoy) disebabkan adanya beberapa wajib pajak dominan yang masuk dalam kawasan berikat serta pemusatan PPN terutang di lokasi.
Kemudian, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,47 triliun. Berdasarkan rinciannya, penerimaan Bea Masuk termoderasi sebesar 15,18 persen, yang didukung pada bulan Januari 2024.
Penerimaan Bea Keluar meningkat (yoy) sangat signifikan sebesar 1.018,73% karena dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor yang secara rata-rata mengalami kenaikan, terutama batu bara dan CPO. Sementara penerimaan Bea Masuk turun sebesar 16,69% karena penurunan aktivitas impor.
Penerimaan Cukai mengalami penurunan sebesar 25,88% (yoy). Hal ini disebabkan karena turunnya permintaan barang dan jasa terutama Barang Kena Cukai (BKC) akibat naiknya tarif cukai beberapa jenis BKC seperti rokok, dan minuman beralkohol.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami akselerasi sebesar 50,06% (yoy) dengan capaian Rp37,05 triliun. Capaian ini utamanya ditopang oleh komponen penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp18,16 triliun yang meningkat 52,24% (yoy).
Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) Jakarta Barat sendiri mencatatkan realisasi penerimaan pajak neto sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp5,6 triliun.
Ada pun target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp64,8 triliun.
Capaian Kanwil DJP Jakarta Barat tersebut berdasarkan jenis pajaknya terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp2,6 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp2,9 triliun, dan Pajak lainnya sebesar Rp10,5 miliar.
Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 76,26% terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp3,03 triliun (54,24%), sektor industri pengolahan sebesar Rp769,4 miliar (13,78%), sektor konstruksi sebesar Rp325 miliar (5,82%), dan sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp296,6 miliar (5,31%).
Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengucapkan apresiasi kepada para stakeholder terkait yaitu wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tak lupa kepada instansi, lembaga, asosiasi dan pihak ketiga lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.***
