Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Filipina mengambil langkah tak biasa di tengah gejolak di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran global akan pasokan energi. Demi menjamin ketersediaan bahan bakar di dalam negeri, Manila kini secara resmi mengizinkan penggunaan sementara jenis bahan bakar yang lebih murah namun memiliki standar emisi yang lebih rendah, atau sering disebut "bahan bakar lebih kotor."
Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Departemen Energi (DOE), secara spesifik memperbolehkan kendaraan model tahun 2015 ke bawah, angkutan umum tradisional seperti jeepney, pembangkit listrik dan generator, serta sektor maritim dan pelayaran untuk menggunakan produk minyak bumi berstandar Euro-II. Ini merupakan langkah mundur dari standar Euro-IV yang telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2016.
Perbedaan signifikan antara kedua standar ini terletak pada kandungan sulfur. Bahan bakar Euro-IV yang saat ini berlaku memiliki kandungan sulfur 50 bagian per juta (ppm), sementara Euro-II mengandung 500 ppm, sepuluh kali lipat lebih tinggi. Langkah ini, menurut DOE, "dimaksudkan untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar yang berkelanjutan, memadai, dan mudah diakses, sambil memberikan fleksibilitas terbatas untuk sektor-sektor yang mungkin terpengaruh."
Pihak DOE juga menegaskan bahwa perusahaan minyak yang akan menawarkan bahan bakar Euro-II wajib menjaga pemisahan ketat dari Euro-IV di seluruh sistem penyimpanan, transportasi, dan ritel mereka.
Keputusan ini muncul setelah harga solar lokal melonjak tajam, bahkan lebih dari dua kali lipat, menyusul lonjakan harga minyak global akibat konflik AS-Israel di Iran. Pekan lalu, ribuan pengemudi jeepney di seluruh Filipina turun ke jalan memprotes kenaikan biaya operasional yang mencekik.
Filipina, seperti banyak negara tetangga di Asia Tenggara, telah menerapkan berbagai strategi untuk mitigasi dampak kenaikan biaya ini. Ini termasuk pemendekan minggu kerja dan pemberian subsidi bahan bakar. Kongres bahkan telah memberikan wewenang darurat kepada Presiden untuk menangguhkan atau mengurangi pajak bahan bakar.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. juga secara aktif mencari solusi jangka panjang. Dalam sebuah pesan video baru-baru ini, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berdiskusi dengan sejumlah negara seperti India, Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei untuk menjajaki pengaturan pasokan bahan bakar. Bahkan, sebagai langkah diversifikasi sumber pasokan, untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, Filipina akan mengimpor minyak dari Rusia bulan ini.
Ketergantungan Filipina yang tinggi pada minyak Timur Tengah membuat negara ini sangat rentan terhadap gejolak geopolitik. Kebijakan sementara ini mencerminkan urgensi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan energi dengan tantangan lingkungan di tengah krisis global yang tak menentu.