Selama sisa masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berusaha sekuat mungkin untuk memperkuat Kiev sebelum Donald Trump, yang memenangkan pemilihan, mengambil alih kekuasaan pada akhir Januari.
Menurut laporan Bloomberg, langkah Biden ini menjelaskan keputusan terbaru terkait Ukraina, yang mencakup izin penggunaan rudal jarak jauh dan persetujuan untuk pengiriman ranjau antipersonel.
Pada saat yang sama, pilihan Biden terbatas karena sebagian besar dana yang tersedia untuk Kiev hanya dapat digunakan untuk senjata yang sudah ada di gudang Pentagon.
Oleh karena itu, alokasi yang terlalu besar tidak diperbolehkan, karena dapat mengancam kemampuan pertahanan Amerika Serikat itu sendiri.
Pemerintahan Biden sempat mempertimbangkan untuk mengajukan seruan publik agar Ukraina diberikan undangan resmi untuk bergabung dengan NATO. Namun, mereka memutuskan bahwa peluang keberhasilan langkah tersebut terlalu kecil. Sebagai gantinya, otoritas AS kini tengah mengeksplorasi sejumlah perjanjian bilateral dengan Kiev dalam bidang keamanan.
Rusia meyakini bahwa pasokan senjata ke Ukraina menghalangi tercapainya penyelesaian dan secara langsung menarik negara-negara NATO ke dalam konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan bahwa setiap kargo yang mengangkut senjata untuk Kiev akan dianggap sebagai target yang sah oleh Rusia.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa pada 19 November, Ukraina telah menembakkan rudal ATACMS yang dipasok oleh AS dan Storm Shadows milik Inggris ke fasilitas di wilayah Kursk dan Bryansk.
Sebagai respons, Rusia melancarkan serangan gabungan pada hari Kamis terhadap kompleks industri pertahanan di Dnepropetrovsk, menggunakan rudal Oreshnik.
