Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya. Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, menyarankan Teheran untuk segera mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Peringatan ini muncul setelah Presiden Donald Trump kembali mengisyaratkan potensi serangan militer, menambah daftar panjang ancaman di tengah meningkatnya ketegangan bilateral. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa perundingan tidak langsung, yang difasilitasi oleh Oman, telah kembali bergulir, menyusul ancaman Trump terkait penindakan keras terhadap demonstran anti-pemerintah di Iran bulan lalu.
Upaya diplomasi sebelumnya sempat terhenti. Juni tahun lalu, serangkaian serangan mendadak Israel ke wilayah Iran memicu konflik bersenjata selama 12 hari. Dalam insiden tersebut, Washington juga turut campur dengan melancarkan serangan udara terhadap situs-situs nuklir di Teheran, memperumit dinamika regional.
Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, menegaskan pada Rabu (18/2) bahwa "akan sangat bijaksana bagi Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump dan pemerintahannya." Pernyataan ini bukan tanpa alasan, menyusul sinyal kuat dari Trump mengenai kemungkinan aksi militer AS di tengah peningkatan signifikan pengerahan kekuatan militer Amerika di kawasan strategis Timur Tengah.
Melalui platform Truth Social pada hari yang sama, Trump secara eksplisit menyinggung kebutuhan pangkalan udara Diego Garcia di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia. Setelah awalnya memperingatkan Inggris terkait kedaulatan pulau tersebut, Trump menyatakan bahwa fasilitas itu, bersama lapangan terbang di Fairford, akan krusial "jika Iran memutuskan untuk tidak membuat kesepakatan." Ia menambahkan, AS mungkin perlu menggunakannya "untuk memberantas potensi serangan oleh rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya" di Teheran.
Sejumlah media terkemuka AS, termasuk CNN dan CBS, mengabarkan pada Rabu (18/2) bahwa militer AS bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Iran paling cepat akhir pekan ini, meskipun keputusan final dari Trump masih menunggu. Wall Street Journal (WSJ), mengutip seorang pejabat AS, menambahkan bahwa Presiden telah menerima pemaparan mengenai berbagai opsi militer yang "dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimal." Pejabat anonim tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa opsi-opsi militer tersebut mencakup serangan yang bertujuan "membunuh sejumlah pemimpin politik dan militer Iran, dengan target akhir menggulingkan pemerintahan" di Teheran.
Menanggapi tekanan ini, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada Rabu (18/2) menegaskan bahwa negaranya "tidak menginginkan perang." Namun, ia juga memberikan sinyal kuat bahwa Teheran tidak akan tunduk pada tuntutan Washington. "Sejak hari saya menjabat, saya percaya bahwa perang harus dikesampingkan," kata Pezeshkian. "Tetapi jika mereka mencoba memaksakan kehendak mereka kepada kita, mempermalukan kita, dan menuntut agar kita menundukkan kepala dengan segala cara, haruskah kita menerimanya?"
Perundingan yang difasilitasi Oman ini bertujuan utama mencegah eskalasi militer dari pihak AS. Dalam dialog tersebut, Teheran secara konsisten menuntut pencabutan sanksi ekonomi Washington yang telah melumpuhkan negaranya. Iran bersikeras membatasi pembahasan hanya pada isu nuklir, sementara AS berupaya memperluas agenda perundingan untuk mencakup program rudal dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah.
Setelah putaran kedua perundingan yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Selasa (17/2), Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengindikasikan bahwa Teheran tengah "menyusun" kerangka kerja untuk kelanjutan dialog dengan AS. Araghchi menyebut adanya kesepakatan mengenai "prinsip-prinsip panduan" dengan Washington. Namun, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa Iran belum sepenuhnya mengakui semua "garis merah" yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat.