Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sedang mengkaji serangkaian opsi militer terhadap Iran, sebagai respons jika kesepakatan gencatan senjata yang berlaku saat ini menemui kegagalan. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News yang mengutip CNN pada Jumat (24/4/2026), diskusi awal berpusat pada penargetan individu-individu kunci yang dianggap menghambat proses negosiasi.
Salah satu skenario yang mencuat adalah serangan terarah terhadap pemimpin militer Iran tertentu. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan serius adalah Ahmad Vahidi, sosok yang menjabat sebagai panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sebuah entitas militer berpengaruh di Iran.

Selain target personal, para perencana militer AS juga tengah menyusun rencana operasional yang lebih luas, dengan fokus pada kemampuan maritim Iran. Internationalmedia.co.id melaporkan, rencana ini mencakup "penargetan dinamis" aset-aset strategis di sekitar Selat Hormuz, bagian selatan Teluk Arab, dan Teluk Oman. Ini termasuk kapal serang cepat berukuran kecil, kapal penyebar ranjau, serta berbagai perangkat asimetris lain yang digunakan Teheran untuk mengganggu jalur pelayaran internasional. Gangguan lalu lintas di Selat Hormuz oleh Iran telah berulang kali mengguncang pasar global dan mempersulit upaya Presiden AS Donald Trump dalam mengendalikan inflasi.
Berbeda dengan operasi AS sebelumnya yang cenderung menargetkan sasaran lebih jauh di dalam wilayah Iran, rencana baru ini mengalihkan perhatian pada serangan terkonsentrasi di titik-titik maritim yang strategis. Namun, sumber-sumber yang mengetahui perencanaan tersebut memperingatkan bahwa tindakan militer saja mungkin tidak cukup untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan cepat. "Kecuali Anda dapat membuktikan secara tegas bahwa 100 persen kemampuan militer Iran hancur… itu akan bergantung pada seberapa besar risiko yang bersedia diterima [Trump]," kata seorang sumber kepada Internationalmedia.co.id.
Jalur eskalasi lain yang juga sedang dipertimbangkan adalah serangan terhadap infrastruktur dwifungsi, termasuk fasilitas energi. Langkah ini bertujuan untuk menekan Iran agar kembali ke meja perundingan. Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa tindakan semacam itu akan menjadi eskalasi yang sangat signifikan dan kontroversial.
Seorang pejabat Departemen Pertahanan AS menolak berkomentar mengenai rencana spesifik ini. Ia hanya menyatakan kepada Internationalmedia.co.id bahwa "Militer AS terus memberikan opsi kepada Presiden, dan semua opsi tetap terbuka."
