Israel kembali membuat pernyataan kontroversial. Internationalmedia.co.id melaporkan, seorang menteri Israel, Zeev Elkin, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengungkapkan kemungkinan pencaplokan sebagian wilayah Gaza. Langkah ini, menurut Elkin, dilakukan untuk menekan kelompok militan Hamas. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Inggris menyatakan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang, dengan syarat Israel meringankan penderitaan warga Gaza dan mencapai gencatan senjata.
Elkin, dalam wawancara dengan media publik Kan, menuduh Hamas memperlambat negosiasi gencatan senjata untuk mendapatkan konsesi dari Israel. Ia bahkan mengancam akan memberikan ultimatum kepada Hamas sebelum memperluas operasi militer. "Hal yang paling menyakitkan bagi musuh kami adalah kehilangan tanah," tegas Elkin, seperti dikutip Arab News. "Klarifikasi kepada Hamas bahwa saat mereka mempermainkan kami, mereka akan kehilangan tanah yang tidak akan pernah mereka dapatkan kembali, akan menjadi alat tekanan yang signifikan," tambahnya.
Pernyataan ini muncul setelah Netanyahu mengecam keras keputusan Inggris untuk mengakui negara Palestina, menyebutnya sebagai "hadiah bagi terorisme Hamas". Reaksi serupa juga dilontarkan Israel setelah Prancis mengumumkan langkah serupa.
Sementara itu, reaksi internasional terhadap konflik terus bergulir. Sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab dan Uni Eropa, mendukung deklarasi di PBB yang menyerukan solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. Deklarasi tersebut juga menuntut Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza, menyerahkan persenjataan, dan membebaskan sandera. Deklarasi ini ditandatangani oleh negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, yang untuk pertama kalinya secara bersama-sama mengutuk serangan Hamas pada Oktober 2023. Pertanyaan besar kini muncul: akankah ancaman Israel benar-benar direalisasikan?