Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pandangannya yang mendalam mengenai dinamika politik dan hakikat kekuasaan. Dalam peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026), AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik seseorang untuk selamanya, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
AHY menyoroti perjalanan Partai Demokrat yang pernah merasakan manisnya kemenangan dan pahitnya kekalahan, serta pernah memimpin pemerintahan dan berada di luar. Pengalaman ini, menurutnya, adalah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. "Demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," tegas AHY.
Mengingat kembali masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun, AHY menekankan pentingnya transisi kekuasaan yang damai dan demokratis. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan bersifat sementara, namun tanggung jawab kepada rakyat tak pernah usai. "Kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.
Tak hanya itu, AHY juga memberikan pesan tegas kepada seluruh kader Partai Demokrat. Ia mengingatkan agar tidak sekali-kali meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan di mata hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.
"Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat akan sulit menerima apabila hukum tidak berlaku sama," jelas AHY. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada nama, jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan kekuasaan. Prinsip ini, menurutnya, harus dimulai dari internal kader Demokrat.
Lebih lanjut, AHY melarang kadernya untuk membela pihak yang salah hanya karena ikatan pertemanan, dan sebaliknya, tidak menyerang pihak yang benar hanya karena dianggap lawan politik. "Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," pungkasnya.