Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan di perairan Samudra Pasifik pada Kamis (18/12) waktu setempat. Dua kapal yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba menjadi sasaran, mengakibatkan sedikitnya lima orang tewas dalam insiden terbaru ini.
Menurut keterangan dari Komando Selatan AS, yang dirilis pada Jumat (19/12) dan dikutip oleh AFP, operasi ini menyasar dua kapal di perairan internasional Samudra Pasifik. Mereka menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut "terlibat dalam operasi perdagangan narkoba". Rincian lebih lanjut melalui platform media sosial X menyebutkan, tiga korban jiwa ditemukan di kapal pertama, sementara dua lainnya tewas di kapal kedua yang diserang.
Serangan ini merupakan bagian dari kampanye anti-narkoba yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sejak September lalu, mencakup wilayah Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur. Dengan lima korban terbaru ini, total korban tewas dari rentetan operasi militer AS tersebut kini mencapai sedikitnya 104 orang, berdasarkan data resmi yang dihimpun AFP.
Kendati demikian, kampanye ini tidak lepas dari kontroversi. Pemerintahan Trump belum menyajikan bukti konkret yang secara meyakinkan mengaitkan kapal-kapal tersebut dengan aktivitas perdagangan narkoba, menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasi militer semacam ini. Lebih lanjut, sebuah insiden pada September lalu, di mana militer AS dilaporkan menyerang kembali kapal yang sama dan menewaskan korban selamat dari serangan pertama, bahkan memicu tuduhan kejahatan perang.
Debat mengenai kewenangan militer ini semakin memanas, terutama terkait penggunaan kekuatan untuk kampanye anti-narkoba dan ancaman serangan darat Trump terhadap Venezuela. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Kongres AS. Pada Rabu (17/12), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menolak dua resolusi yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang berupaya menghentikan serangan serupa dan mengakhiri "permusuhan di atau terhadap Venezuela" tanpa otorisasi Kongres.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Trump kembali menegaskan posisinya di Gedung Putih pada Kamis (18/12). Ia menyatakan tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan darat terhadap Venezuela. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis mengenai kemungkinan meminta izin parlemen untuk menyerang kartel narkoba di negara Amerika Latin itu, Trump dengan lugas menjawab, "Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka."