Internationalmedia.co.id – Pemerintah Irak membuat langkah mengejutkan dengan mencabut nama kelompok Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris. Keputusan ini diambil setelah otoritas Irak mengakui adanya kesalahan dalam memasukkan kedua kelompok yang memiliki afiliasi dengan Iran tersebut ke dalam daftar yang sebelumnya dipublikasikan. Kekeliruan ini memicu kebingungan dan gelombang kritikan dari berbagai pihak.
Buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak sebelumnya merilis daftar kelompok dan entitas yang asetnya akan dibekukan, termasuk Hizbullah yang berbasis di Lebanon dan Houthi yang berbasis di Yaman. Langkah ini awalnya diprediksi akan disambut baik oleh Amerika Serikat dan meningkatkan tekanan terhadap Iran.
Namun, situasi berubah drastis setelah surat dari pelaksana tugas (Plt) Wakil Gubernur Bank Sentral Irak meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus nama kedua kelompok tersebut. Perintah penghapusan ini dikonfirmasi oleh dua sumber Bank Sentral yang dikutip oleh Reuters.
Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, menjelaskan bahwa pemerintahannya hanya menyetujui pembekuan aset entitas dan individu yang terkait dengan kelompok radikal ISIS dan Al-Qaeda, sebagai respons terhadap permintaan dari Malaysia. Al-Sudani juga memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut dan berjanji untuk menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
"Posisi politik dan kemanusiaan Irak terkait agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina bersifat prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan," tegas Al-Sudani.
Kritik keras atas kekeliruan ini datang dari Hussain Mouanes, seorang anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah. Ia mengecam tindakan tersebut sebagai "tidak bertanggung jawab" dan menuduh pemerintah sebagai "otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak".
Komite Irak menjelaskan bahwa daftar yang dipublikasikan pada 17 November seharusnya hanya mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373. Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan karena daftar tersebut dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak menjanjikan versi yang telah diperbaiki akan segera diterbitkan dalam buletin resmi negara.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Hizbullah maupun Houthi terkait kekeliruan ini.