internationalmedia.co.id – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) terus bergerak cepat dalam memperkuat struktur organisasinya guna menjalankan mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam langkah strategis terbaru, BRAN menggelar pertemuan intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mematangkan persiapan operasional lembaga baru tersebut.
Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan penuh dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Pertemuan ini menjadi krusial karena sinergi antar-instansi pemerintah menjadi kunci utama agar agenda reforma agraria tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, melainkan aksi nyata di lapangan.

Dedi menegaskan bahwa reforma agraria memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan pembagian lahan atau penataan tanah. Menurutnya, misi utama lembaga ini adalah menyelesaikan konflik agraria yang telah lama berlarut, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta membuka keran kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan lahan yang produktif.
"Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat," ujar Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Langkah ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi menyadari bahwa tantangan di sektor agraria semakin kompleks, mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan, ketimpangan akses, hingga benturan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak-hak masyarakat adat maupun lokal. Oleh karena itu, kehadiran BRAN sebagai lembaga permanen dianggap sebagai solusi untuk mengoordinasikan penyelesaian masalah lintas sektor secara terukur.
Sejak dibentuk, BRAN dilaporkan telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman mengenai implementasi reforma agraria di seluruh pelosok negeri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah integrasi data. Dedi menyebutkan bahwa penguatan sistem data agraria nasional memerlukan sinkronisasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait.
Data yang akurat dan terintegrasi menjadi prasyarat mutlak agar kebijakan penataan aset dan pemberian akses ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Saat ini, tim BRAN tengah mengejar target penyelesaian SOTK sebelum akhir tahun 2026. Struktur ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan program kerja, pengalokasian anggaran, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional penuh pada tahun 2027.
Pada akhirnya, keberhasilan BRAN tidak akan diukur dari seberapa luas lahan yang didistribusikan, melainkan dari seberapa efektif konflik dapat diredam dan seberapa besar peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dedi menekankan bahwa seluruh upaya ini merupakan implementasi nyata dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sila kelima Pancasila, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
