internationalmedia.co.id – Polemik panjang mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka akhirnya menemui titik terang di meja hijau. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur secara resmi menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana telah gugur. Keputusan ini sekaligus menutup pintu bagi segala bentuk upaya hukum lanjutan terkait sengketa tersebut.
Dalam persidangan yang digelar pada Kamis (12/11/2026), Ketua Majelis Hakim Rachmadi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim menilai bahwa persidangan tidak perlu dilanjutkan karena objek yang dipermasalahkan secara hukum sudah tidak lagi eksis.
Keputusan ini diambil menyusul adanya putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut batal demi hukum. Karena putusan MA telah berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis status hukum suket tersebut dianggap sudah tidak ada. Hal ini membuat persidangan di PTUN tidak memiliki dasar objek yang bisa diperiksa lebih lanjut.
"Guna menghentikan polemik berkepanjangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap tugas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat, bangsa, dan negara, maka terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Hakim Rachmadi di hadapan peserta sidang.
Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat juga telah mengambil langkah administratif dengan mencabut secara resmi suket penyetaraan SMA luar negeri milik Gibran. Surat pencabutan tersebut telah diserahkan kepada pihak PTUN sebagai bukti tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
Majelis hakim juga mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam mengambil keputusan ini. Hakim berpendapat bahwa melanjutkan persidangan hanya akan membuang waktu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan gugatan penggugat gugur dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.
Perkara dengan nomor registrasi 255/G/2026/PTUN ini sebelumnya melibatkan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen sebagai tergugat, dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat II intervensi.
Menanggapi hasil sidang tersebut, tim hukum Gibran melalui pengacaranya, Rullyandi, menyatakan akan segera melaporkan hasil putusan ini kepada kliennya. "Kami akan segera melaporkan hasil persidangan hari ini kepada beliau untuk mendapatkan arahan lebih lanjut mengenai langkah ke depan," ujar Rullyandi singkat.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Gibran yang baru saja mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah bersiap memulai proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.