internationalmedia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan mengejutkan dari Fahd Arafiq. Tersangka dalam kasus dugaan suap sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut mengklaim telah diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pemeriksaan ini disebut berkaitan dengan dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai lembaga antirasuah tersebut dalam kasus yang menjeratnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh informasi dan bukti yang muncul selama proses penyidikan akan menjadi bahan pertimbangan krusial. Menurutnya, segala keterangan yang didapatkan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyusun dakwaan yang kuat. "Semua informasi atau bukti yang didapatkan selama proses penyidikan tentu akan menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan oleh JPU nantinya," ujar Budi saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Budi menjelaskan bahwa saat ini penyidik tengah berupaya melengkapi berkas perkara. Jika berkas dinyatakan sudah lengkap atau P21, maka kasus ini akan segera memasuki tahap dua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. "Ketika penyidikan perkara sudah dipandang lengkap, berkas akan lanjut ke tahap dua, dan rekan-rekan di JPU akan menyiapkan surat dakwaannya berdasarkan bukti-bukti yang ada," tambahnya.
Di tengah polemik tersebut, Fahd Arafiq melontarkan tudingan serius. Ia mengaku bahwa setelah dirinya memberikan keterangan kepada Dewas mengenai dugaan keterlibatan oknum penyidik, hak pengobatannya justru dihentikan. Fahd menyebut bahwa ada oknum penyidik yang diduga "bermain" dalam kasus ini. Dalam keterangannya, Fahd juga menyebutkan beberapa nama pegawai KPK yang menjadi fokus pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik dan kebocoran dokumen perkara.
Menanggapi tudingan mengenai penghentian pengobatan tersebut, KPK memberikan klarifikasi tegas. Budi Prasetyo memastikan bahwa kesehatan para tahanan tetap menjadi prioritas utama lembaga. Ia menyatakan akan melakukan pengecekan internal terkait laporan penghentian pengobatan tersebut, namun menjamin bahwa fasilitas kesehatan di KPK selalu siap sedia.
"Kami pastikan di KPK memiliki tenaga kesehatan, termasuk dokter yang selalu standby untuk mengawasi dan memonitor kondisi kesehatan para tersangka," tegas Budi. Ia juga menambahkan bahwa tim medis secara rutin melakukan kunjungan ke ruang tahanan untuk memastikan kondisi fisik para tahanan tetap terjaga, bahkan fasilitas olahraga pun disediakan untuk mendukung kebugaran mereka.
Kasus ini semakin pelik dengan adanya temuan indikasi kebocoran dokumen perkara suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. KPK saat ini tengah melakukan investigasi mendalam melalui Inspektorat dan Dewas untuk mengungkap siapa pihak yang membocorkan dokumen rahasia tersebut. Meski sedang menghadapi badai internal terkait dugaan pelanggaran etik, Budi memastikan bahwa penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan progresif dan tidak akan terganggu.