internationalmedia.co.id – Gelombang besar mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyusul terungkapnya skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi ini mencapai puncaknya ketika Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, dijatuhi sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Menanggapi keputusan pahit tersebut, Ahrie Sonta memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia secara resmi mengajukan upaya banding terhadap putusan sidang etik yang telah memecat dirinya dari korps Bhayangkara. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan atas statusnya sebagai pelanggar kode etik dalam pusaran kasus penyadapan Presiden.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Ahrie Sonta berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap anggota Polri memiliki hak konstitusional untuk menanggapi putusan sidang melalui mekanisme banding.
"Terduga pelanggar, Saudara AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang, telah melakukan banding," ujar Irjen Johnny Isir saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan bahwa permohonan banding tersebut nantinya akan ditangani oleh majelis sidang etik di tingkat yang lebih tinggi.
Kasus ini bermula dari pengungkapan praktik penyadapan ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota Polri terhadap nomor telepon pribadi Presiden Republik Indonesia. Skandal ini tergolong sangat serius karena tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga meluas ke berbagai elemen penting dalam demokrasi Indonesia.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah ini diduga berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Selain Presiden Prabowo, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh-tokoh politik nasional, pejabat negara, jurnalis, pengusaha, hingga tokoh dari organisasi masyarakat (ormas) dan LSM.
Daftar tersangka dalam kasus ini pun terus bertambah. Selain Ahrie Sonta, nama-nama besar seperti eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, penyidik baru-baru ini juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka tambahan dalam rangkaian kasus ini.
Yang memperberat dugaan pelanggaran ini adalah adanya indikasi upaya penghilangan barang bukti. Para tersangka diduga sempat mencoba menghapus rekam jejak berupa log digital pada Oktober 2026 dengan tujuan mengaburkan jejak aktivitas penyadapan ilegal mereka. Saat ini, Polri terus mendalami motif di balik tindakan yang mencederai supremasi hukum dan privasi warga negara tersebut.