Internationalmedia.co.id – News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membawa kabar baik terkait upaya penanganan bencana di Tanah Air. Ia mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan anggaran yang signifikan untuk penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan melipatgandakan jumlah dari usulan awal. Pengumuman ini disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang digelar di sebuah hotel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/9/2026).
Dalam keterangannya, Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah memperjuangkan tambahan dana belanja tidak terduga khusus untuk delapan kabupaten di Flores yang terdampak gempa. Masing-masing kabupaten tersebut akan menerima alokasi sebesar Rp 20 miliar. Angka ini merupakan peningkatan drastis, mengingat usulan awal dari Mendagri adalah Rp 10 miliar per kabupaten.
"Kemarin kita sudah perjuangkan itu untuk yang di Flores, untuk delapan kabupaten tambahan belanja tidak terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp 20 miliar," terang Tito. Ia menambahkan, "Sebenarnya usulan saya Rp 10 miliar, beliau bilang dobel, Rp 20 miliar."
Tak hanya untuk level kabupaten, anggaran untuk provinsi NTT juga mengalami peningkatan serupa. Tito awalnya mengusulkan Rp 20 miliar untuk provinsi, namun Presiden Prabowo memutuskan untuk melipatgandakannya menjadi Rp 40 miliar. "Dan untuk provinsi sebenarnya saya sampaikan, ‘Pak, Rp 20 miliar untuk provinsi’, ‘Enggak, dobel, Rp 40 miliar juga’," lanjut Tito, menirukan percakapannya dengan Presiden. Penambahan anggaran ini disebut sejalan dengan bantuan langsung presiden yang sebelumnya disalurkan pasca-gempa di beberapa daerah NTT pada pertengahan Agustus lalu.
Selain fokus pada penanganan gempa, Mendagri Tito juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran belanja tidak terduga sebesar total Rp 760 miliar untuk daerah-daerah yang rawan karhutla.
Dana tersebut akan didistribusikan ke tujuh provinsi yang terdampak, meliputi empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera, serta 35 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan. "Untuk kebakaran hutan lahan, 7 provinsi ditambah 4 di Kalimantan, 3 di Sumatera, dan 35 kabupaten/kota, belanja tidak terduga tambahan dari Bapak Presiden totalnya Rp 760 miliar untuk penanganan karhutla," pungkas Tito, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan bencana.