Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana ambisius untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Menanggapi inisiatif ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik, di mana penguatan mitigasi tidak hanya menjadi beban BNPB, melainkan tanggung jawab bersama seluruh kementerian, lembaga, dan sektor terkait. Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News.
Dalam rapat terbatas penanganan bencana alam secara virtual dengan kepala daerah pada Senin (7/9/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire menuntut kesiapan menghadapi bencana setiap saat. "Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujar Prabowo. Ia melanjutkan, "Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan."
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa dari sisi program rutin, BNPB tidak menghadapi kendala pendanaan. Anggaran untuk program-program tersebut diperoleh melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT). "Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT," kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Berton menambahkan, untuk penanganan kondisi darurat, BNPB dapat memanfaatkan dana siap pakai. Sementara itu, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memiliki sumber pendanaan tersendiri. Namun, Berton menekankan bahwa pembahasan anggaran mitigasi bencana tidak seharusnya hanya terfokus pada kebutuhan BNPB. Ia mengibaratkan BNPB sebagai "aktor kecil" dalam upaya mitigasi, sementara peran yang lebih besar justru diemban oleh kementerian dan lembaga yang memiliki sektor masing-masing.
Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, Berton mengusulkan agar dana mitigasi dapat dialokasikan langsung kepada kementerian terkait. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini melalui penyusunan kurikulum, pelatihan guru, hingga pembangunan fasilitas sekolah yang tahan bencana. "Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana," jelasnya.
Tidak hanya pendidikan, sektor lain seperti pekerjaan umum, kesehatan, dan dunia usaha juga semestinya memiliki anggaran khusus untuk mendukung upaya mitigasi bencana. Meskipun demikian, Berton menegaskan bahwa keberadaan BNPB tetap krusial sebagai koordinator. BNPB berperan penting dalam menyelaraskan berbagai kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor publik dan swasta, serta pemimpin masyarakat. Koordinasi ini memastikan bahwa semua lini bergerak secara terpadu dan efektif dalam menghadapi potensi bencana. "BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda," pungkas Berton.