Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini menggebrak publik dengan pengungkapan data mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Angka salah sasaran yang sempat mencapai 77,6% kini berhasil ditekan hingga di bawah 5% berkat revolusi digital dan integrasi data pemerintah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan ini disampaikan Luhut dalam gelaran Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/8/2026).
Luhut mengenang masa-masa awal uji coba di Banyuwangi, di mana ketidaktepatan penyaluran bansos menjadi masalah akut. "Ketika kita melakukan uji coba di Banyuwangi, kita mendapati bahwa bansos atau transfer tunai yang salah sasaran mencapai 77,6 persen," ungkap Luhut, menyoroti betapa besarnya persoalan yang harus dihadapi pemerintah kala itu. Angka tersebut menjadi alarm keras akan perlunya perbaikan fundamental dalam sistem penyaluran bantuan.
Namun, kondisi tersebut kini berbalik 180 derajat. Melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berhasil menekan angka kesalahan tersebut secara drastis. "Hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," tegas Luhut. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat melampaui 90 persen pada akhir tahun ini, sebuah ambisi yang kini terasa realistis.
Luhut menjelaskan mekanisme canggih di balik keberhasilan ini. Calon penerima bansos kini hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pemindaian wajah atau face recognition. Data wajah ini kemudian diverifikasi langsung dengan basis data biometrik Dukcapil. Tak hanya itu, sistem juga meminta nomor meteran listrik untuk menganalisis rata-rata konsumsi selama enam bulan terakhir, memberikan gambaran objektif tentang kondisi ekonomi calon penerima. Selanjutnya, data tersebut akan diperiksa silang dengan berbagai basis data pemerintah lainnya.
Proses pendaftaran pun menjadi sangat efisien, memungkinkan calon penerima mendapatkan umpan balik langsung mengenai kelayakan mereka. "Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak," jelas Luhut. Ia juga menyoroti peran kecerdasan buatan (AI) dalam sistem ini, yang secara signifikan mengurangi celah intervensi manusia dan potensi korupsi. "Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya ada di sana, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melanggar aturan," ujarnya lugas.
Digitalisasi ini, menurut Luhut, telah mentransformasi proses pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diprediksi. Sistem ini telah diuji coba di 256 kabupaten/kota, mencakup 16,8 juta jiwa, dan didukung oleh sekitar 400 ribu agen yang bertugas melakukan pemantauan di lapangan. Integrasi data lintas kementerian terus dioptimalkan agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Luhut menekankan bahwa integrasi data ini merupakan pilar penting dari agenda digitalisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Semua data lintas kementerian saat ini sudah siap dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan menyelaraskan data," pungkasnya. Dengan demikian, data dapat saling berkomunikasi dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara real-time, menandai era baru efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.