Internationalmedia.co.id – News – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang dicanangkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sorotan tajam. Angka ini dinilai sangat ambisius, terutama mengingat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 baru mencatatkan pertumbuhan 5,29 persen secara tahunan. Menanggapi proyeksi menantang ini, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Polhukam KADIN Indonesia, memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa target tersebut penting sebagai peta jalan pembangunan, namun dengan syarat fundamental: pertumbuhan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. RAPBN 2027 sendiri mematok parameter makro ekonomi lain seperti inflasi 2,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta defisit anggaran 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Bamsoet, usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), menegaskan bahwa mencapai pertumbuhan 6 persen bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia melihat target ini krusial untuk mendorong percepatan gerak ekonomi nasional. "Yang harus kita pastikan, pertumbuhan itu benar-benar terasa di masyarakat. Lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, usaha kecil berkembang, dan daya beli tetap terjaga," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Untuk merealisasikan target ambisius tersebut, Bamsoet menggarisbawahi perlunya optimalisasi berbagai sektor yang terbukti kuat menopang perekonomian nasional. Ia menyebut konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar-pilar yang harus didorong secara simultan.
Lebih lanjut, menjaga kepercayaan dunia usaha menjadi kunci vital agar arus investasi terus mengalir dan perusahaan berani membuka lapangan kerja baru. Bamsoet memperingatkan bahwa pencapaian pertumbuhan 6 persen tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah. "Dunia usaha harus ikut bergerak, investasi harus masuk, industri dan UMKM harus berkembang. Pemerintah tugasnya menciptakan iklim usaha yang nyaman, memberikan kepastian hukum dan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Kalau sektor swasta dan ekonomi rakyat bergerak, lapangan kerja akan ikut terbuka," jelasnya.
Mengenai kesehatan fiskal, Bamsoet menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan negara. Dengan proyeksi pendapatan negara sekitar Rp 3.426 triliun dan belanja Rp 4.097,2 triliun, serta defisit 2,4 persen terhadap PDB, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia mengingatkan agar penghematan tidak sampai memangkas alokasi untuk sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur, dan program penciptaan lapangan kerja. "Setiap rupiah APBN harus dilihat manfaatnya. Kalau memberikan dampak besar bagi masyarakat dan ekonomi, harus diprioritaskan," tegasnya.
Delapan prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027, yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan, dinilai Bamsoet sudah tepat sasaran. Namun, ia memberikan catatan penting: setiap program harus memiliki hasil yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh publik. Contohnya, peningkatan produktivitas petani dan stabilitas harga pangan, perluasan akses hunian layak, serta penciptaan lapangan kerja signifikan dari program hilirisasi.
"Prioritas pemerintah sudah tepat, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Masyarakat harus bisa melihat hasilnya secara langsung," pungkas Bamsoet. Ia menggarisbawahi bahwa indikator keberhasilan APBN akan tercermin dari kesejahteraan petani yang meningkat, harga pangan yang lebih terjangkau, ketersediaan listrik dan energi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.