Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis dalam memastikan pemerataan gizi, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok paling rentan. Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini difokuskan pada sasaran yang lebih spesifik.
Rapat tersebut membahas berbagai isu krusial, termasuk penyesuaian penerima manfaat program MBG, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah langkah strategis lainnya guna mempercepat implementasi program. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian langkah-langkah penting dalam jangka pendek.
Fokus utama intervensi program ini akan menyasar wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), mencakup provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Selain itu, daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi juga menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memperkuat SPPG di lokasi-lokasi tersebut, memastikan bantuan gizi sampai ke tangan yang paling membutuhkan.
"Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan [pendataan] yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan," ujar Zulhas dalam keterangannya, Kamis (6/8). Ia menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara adil bagi semua pihak. "Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir," imbuhnya, menenangkan kekhawatiran publik.
Selain wilayah geografis, pemerintah juga mengarahkan intervensi gizi kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan secara spesifik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Prioritas ini diharapkan dapat memberikan dampak maksimal dalam upaya perbaikan gizi nasional dan menekan angka stunting.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memprioritaskan daerah 3T dan kelompok sasaran tersebut. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah. "Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak," tegas Tito. Ia juga memastikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat guna memastikan program berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
Rakortas penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, bersama perwakilan dari kementerian/lembaga terkait lainnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam program MBG ini.