Ketegangan politik antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan kembali memanas. Kali ini, medan pertempuran retorika mereka berpusat pada identitas politik Jawa Tengah, yang secara tradisional dikenal sebagai ‘kandang banteng’ milik PDIP. Di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, PSI, dengan simbol gajahnya, berambisi mengubah narasi tersebut. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa PSI bahkan siap meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Jawa Tengah kini adalah ‘kandang gajah’, terutama menjelang rencana safari politik Jokowi di provinsi tersebut.
Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo, menyatakan kesiapan partainya menyambut kedatangan Jokowi. "Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai ‘kandang gajah’," ujar Yogo, sebagaimana dikutip dari internationalmedia.co.idJateng, Sabtu (4/7/2026).

Rencananya, safari politik ini akan berlangsung pada Juli, dengan usulan kunjungan ke hampir seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, meski keputusan akhir ada di tangan Jokowi. Yogo menambahkan, agenda keliling Jokowi pada Juli didasari oleh progres pembentukan struktur partai yang diklaim hampir rampung total. Ia melaporkan kepada Jokowi bahwa mesin partai di seluruh Jawa Tengah diklaim sudah 95 persen siap, menandakan kesiapan penuh untuk bekerja.
Menanggapi klaim ambisius PSI, politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, meminta PSI untuk tidak bersikap sombong. Menurutnya, jika PSI benar-benar kuat, Jokowi tidak perlu repot-repot berkeliling. "PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (5/7).
Guntur juga menuding safari politik tersebut sebagai upaya pengalihan isu dari dugaan skandal internal PSI, seperti pengakuan Sekjen PSI yang menerima uang dari Bupati Kuansing dan penggeledahan rumah Ketua Harian PSI Ahmad Ali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, kegagalan PSI menembus parlemen pada Pemilu 2024, meskipun didukung penuh oleh Jokowi saat itu, menjadi bukti bahwa klaim mereka tidak perlu dikhawatirkan. "PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong," tambahnya.
Senada dengan Guntur, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai PSI hanya mencari sensasi. Deddy mengkritik PSI yang menurutnya lebih sering menyeret-nyeret PDI Perjuangan daripada menyuarakan isu-isu rakyat. "Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," ujar Deddy. Ia menyebut manuver PSI sebagai "pansos elektoral" dan menantang PSI untuk lebih fokus pada tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing, dan masalah-masalah lain yang relevan dengan masyarakat.
