Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan kenaikan tarif listrik menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang menilai langkah ini sebagai strategi cerdas yang menegaskan keberpihakan negara kepada rakyat di tengah gejolak sektor energi global. Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News pada Rabu lalu.
Menurut Eddy, kebijakan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kondisi sektor ketenagalistrikan nasional yang sangat bergantung pada batu bara dan gas sebagai sumber pembangkit utama, menghadapi tantangan ganda. Selain fluktuasi harga global, pasokan energi juga kerap terganggu oleh dinamika geopolitik yang tak terduga.
"Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik," ujar Eddy, seperti dikutip internationalmedia.co.id. "Kita menghadapi dua tantangan besar: memastikan suplai batu bara sesuai kebutuhan PLN dan ketersediaan pasokan gas, karena keduanya adalah tulang punggung pembangkit listrik kita saat ini."
Lebih lanjut, Eddy Soeparno menekankan bahwa keputusan menahan tarif listrik bukan sekadar langkah populis, melainkan instrumen vital untuk menstabilkan perekonomian. Tanpa intervensi pemerintah, kenaikan tarif listrik berpotensi memicu efek domino, mulai dari lonjakan inflasi, peningkatan biaya produksi bagi industri, hingga penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Namun, tantangan berikutnya yang lebih mendasar adalah memastikan skema subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan. "Yang perlu ditekankan adalah agar kenaikan harga listrik, kalaupun suatu ketika terjadi, tetap memperhatikan listrik untuk masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah, terutama mereka yang berada di kelas 450 VA, 900 VA, dan mungkin juga 1.300 VA," jelas Eddy. Ia juga menambahkan bahwa sektor industri, khususnya UMKM kecil dengan kapasitas 2.200 VA, juga patut mendapat perhatian khusus.
Eddy sangat mendukung pemerintah untuk merombak total skema subsidi energi, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan integrasi antar sektor. Baginya, masalah subsidi bukan hanya soal besaran anggaran, tetapi juga akurasi penyaluran agar tidak salah sasaran. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan distributif, di mana masyarakat mampu seharusnya tidak lagi menikmati subsidi yang seharusnya menjadi hak kelompok rentan.
"Untuk golongan yang besar-besar, saya kira sama dengan analogi BBM; untuk Pertamax memang harus disesuaikan, Pertamax Turbo disesuaikan, tetapi Pertalite tetap dipertahankan," tuturnya, seraya berharap diskon listrik bagi UMKM dan masyarakat kelas bawah juga dapat terus dinikmati.
Terakhir, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju kebijakan energi yang lebih berkelanjutan. Ketergantungan pada batu bara dan gas, meskipun saat ini masih dominan, harus secara bertahap dikurangi melalui diversifikasi sumber energi dan percepatan investasi pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
"Ke depan, kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam siklus menahan harga setiap kali tekanan global muncul. Perlu ada upaya serius untuk membangun sistem energi yang lebih tangguh terhadap guncangan global, sekaligus memastikan akses energi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," pungkas Eddy Soeparno, menutup pernyataannya kepada internationalmedia.co.id.