Internationalmedia.co.id – News – Jakarta. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyerukan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memanfaatkan momentum istimewa ini sebagai landasan untuk memperkuat transformasi menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya pembentukan institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, adaptif terhadap dinamika zaman, serta mampu meraih dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Bamsoet, yang juga dihormati sebagai Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri, menyoroti evolusi tantangan keamanan yang dihadapi Polri selama delapan dekade terakhir. Ancaman tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional, melainkan telah merambah ke ranah siber, penipuan digital lintas negara, perdagangan manusia, terorisme, pencucian uang, hingga manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya berpusat pada perbaikan internal, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Usia delapan puluh tahun menandai fase kematangan institusi Polri. Momentum ini krusial untuk mengakselerasi transformasi Polri Presisi, menjadikannya semakin profesional, modern, humanis, tanggap terhadap perkembangan teknologi, dan pada akhirnya, semakin dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan publik adalah fondasi utama bagi penegakan hukum yang efektif dan pemeliharaan stabilitas nasional," tegas Bamsoet dalam keterangan resminya pada Rabu (1/7/2026).
Ketua DPR RI periode ke-20 ini menjelaskan bahwa kompleksitas tantangan keamanan nasional kian meningkat seiring laju pesat teknologi digital. Modus kejahatan siber terus berevolusi, mulai dari pembobolan data sensitif, skema penipuan investasi daring, maraknya judi online, pencurian identitas digital, hingga pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk menciptakan konten palsu atau deepfake yang berpotensi memicu keresahan sosial. Kondisi ini menuntut Polri untuk secara signifikan memperkuat kemampuan forensik digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas jaringan kerja sama internasional, serta mengintegrasikan teknologi secara lebih mendalam dalam sistem penegakan hukum. Di sisi lain, layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan melalui berbagai aplikasi kepolisian juga perlu terus disempurnakan agar semakin mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Ketika tindak kejahatan memanfaatkan teknologi mutakhir, aparat penegak hukum juga wajib memiliki kapabilitas, perangkat, dan sistem yang jauh lebih maju demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat," imbuh Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini turut memaparkan hubungan integral antara stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Iklim investasi yang kondusif hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kepastian hukum, keamanan yang terjaga, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Mengingat Indonesia sedang gencar mendorong hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur masif, pengembangan ekonomi digital, transisi energi, dan peningkatan investasi, kehadiran institusi kepolisian yang mampu menjamin kepastian berusaha menjadi sangat vital. Oleh karena itu, peran Polri semakin strategis dalam menyokong agenda pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. "Keamanan adalah pilar fundamental pembangunan. Investor membutuhkan kepastian hukum, masyarakat mendambakan rasa aman, dan pelaku usaha memerlukan stabilitas. Semua elemen ini menuntut Polri yang profesional, responsif, dan mampu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa," tegas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menyampaikan apresiasi mendalam atas berbagai inisiatif pembenahan yang konsisten dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Inovasi dalam pelayanan publik, digitalisasi administrasi kepolisian, penguatan transparansi, hingga sikap keterbukaan terhadap kritik, diakui sebagai langkah-langkah esensial dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa sejumlah survei menunjukkan tren positif peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Bhayangkara. Hasil survei Litbang Kompas pada tahun 2026, misalnya, mencatat tingkat kepercayaan publik kepada Polri mencapai sekitar 82,4 persen, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini, menurut Bamsoet, merupakan modal berharga yang harus terus dipelihara melalui konsistensi pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
"Kepercayaan masyarakat adalah sebuah prestasi yang diraih melalui kerja keras dan komitmen, yang wajib terus dijaga serta ditingkatkan. Polri yang semakin dipercaya akan menjadi perekat persatuan bangsa, pengawal demokrasi, penjaga stabilitas ekonomi, sekaligus pelindung utama masyarakat dalam menghadapi beragam tantangan di masa depan," pungkas Bamsoet, mengakhiri pernyataannya dengan optimisme.