Dalam perkembangan yang signifikan, Pemerintah Inggris telah secara resmi memberikan otorisasi kepada Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan pangkalan militernya. Keputusan ini memungkinkan AS melancarkan serangan terhadap situs-situs rudal Iran, yang dituding bertanggung jawab atas serangkaian insiden penyerangan kapal di Selat Hormuz. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, para menteri Inggris telah membahas secara intensif situasi perang di Iran dan ancaman pemblokiran Selat Hormuz.
Pernyataan dari Downing Street menegaskan bahwa kesepakatan penggunaan pangkalan Inggris untuk pertahanan kolektif di kawasan tersebut mencakup operasi pertahanan AS. Ini termasuk upaya untuk menurunkan kemampuan dan situs rudal yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran vital tersebut.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, awalnya menunjukkan keengganan untuk melibatkan negaranya dalam konflik terkait Iran, bahkan menolak permintaan awal AS untuk penggunaan pangkalan. Ia menekankan perlunya memastikan legalitas setiap tindakan militer. Namun, pendiriannya berubah drastis setelah Iran melancarkan serangan terhadap sekutu-sekutu Inggris di seluruh Timur Tengah. Starmer kemudian mengizinkan penggunaan pangkalan strategis seperti RAF Fairford di Inggris dan Diego Garcia, pangkalan gabungan AS-Inggris di Samudra Hindia.
Menanggapi keputusan London, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui unggahan di platform X, melontarkan kecaman keras. Ia menyatakan bahwa Perdana Menteri Starmer "membahayakan nyawa warga Inggris" dengan mengizinkan pangkalan negaranya digunakan untuk agresi terhadap Iran. Araghchi dengan tegas menambahkan bahwa Iran "akan menggunakan haknya untuk membela diri" jika diserang.
Dari sisi Amerika Serikat, Presiden Donald Trump tidak ragu melontarkan kritik pedas kepada Starmer sejak awal konflik. Trump berulang kali mengeluhkan kurangnya bantuan dari Inggris. Pada sebuah kesempatan, Trump bahkan menyebut Inggris, yang sebelumnya ia anggap sebagai "Rolls-Royce-nya sekutu," kini menjadi salah satu negara yang "sangat mengecewakan saya."
Meskipun demikian, pernyataan resmi dari Downing Street menekankan pentingnya "de-eskalasi mendesak dan penyelesaian perang yang cepat." Sentimen publik di Inggris sendiri menunjukkan skeptisisme yang meluas terhadap potensi perang ini. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov mengungkapkan bahwa 59% responden menentang serangan yang melibatkan AS-Israel, mengindikasikan kekhawatiran masyarakat akan eskalasi konflik.