Internationalmedia.co.id – News – Sri Lanka, sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, baru-baru ini mengambil langkah drastis yang mengejutkan dunia untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang semakin memburuk. Pemerintah Sri Lanka telah menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur bagi lembaga-lembaga publik, sekolah, dan universitas. Kebijakan ini bertujuan utama untuk menghemat konsumsi BBM di tengah ancaman kelangkaan parah yang dipicu oleh konflik geopolitik global.
Presiden Anura Kumara Dissanayake, dalam pertemuan darurat dengan para pejabat senior, menyatakan kekhawatiran mendalam. "Kita harus bersiap untuk yang terburuk, tetapi berharap untuk yang terbaik," ujarnya, mencerminkan situasi genting yang dihadapi negaranya. Pernyataan ini merujuk pada dampak perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang telah mengganggu jalur pasokan minyak vital di Selat Hormuz.
Selat Hormuz, yang sebelumnya menjadi arteri utama pengiriman jutaan barel minyak dari Teluk, kini menghadapi ketidakpastian. Hampir 90% dari seluruh minyak dan gas yang melewati selat tersebut tahun lalu ditujukan untuk Asia, menjadikannya wilayah pengimpor minyak terbesar di dunia. Situasi ini memaksa banyak negara Asia untuk mencari solusi kreatif dalam menghadapi lonjakan harga dan potensi kelangkaan energi.
Di Sri Lanka sendiri, kebijakan libur hari Rabu ini merupakan bagian dari serangkaian upaya penghematan energi yang lebih luas. Pihak berwenang memilih hari Rabu, bukan Jumat, agar tidak menciptakan libur tiga hari berturut-turut bagi kantor pemerintahan. Selain itu, sistem Kartu Bahan Bakar Nasional telah diberlakukan, membatasi pembelian BBM bagi masyarakat. Mobil pribadi hanya diizinkan membeli 15 liter, sementara sepeda motor 5 liter. Pembatasan ini, yang pertama kali diterapkan pada krisis ekonomi terburuk Sri Lanka tahun 2022, kembali memicu ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa kuota tersebut terlalu rendah untuk kebutuhan sehari-hari.
Gelombang penghematan energi juga melanda negara-negara Asia lainnya. Di Thailand, misalnya, pemerintah mendorong warganya untuk beralih ke kemeja lengan pendek daripada jas demi mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Di Myanmar, kendaraan pribadi diizinkan beroperasi secara bergantian berdasarkan nomor plat kendaraan. Bangladesh memajukan liburan Ramadan di universitas dan menerapkan pemadaman listrik terencana di seluruh negeri.
Sementara itu, di Filipina, beberapa kantor pemerintah memberlakukan kerja dari rumah setidaknya satu hari seminggu, dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. melarang perjalanan dinas yang tidak penting di sektor publik. Marcos juga mengumumkan bantuan tunai antara 3.000 hingga 5.000 peso untuk pengemudi becak, petani, dan nelayan guna meringankan beban kenaikan harga minyak. Vietnam pun tak ketinggalan, menyerukan warganya untuk lebih banyak tinggal di rumah, bersepeda, menggunakan transportasi umum, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi jika tidak ada keperluan mendesak.
Harga minyak global telah melonjak sejak konflik di Timur Tengah memanas akhir bulan lalu, kini berada di kisaran $100 per barel. Langkah-langkah ekstrem yang diambil oleh Sri Lanka dan negara-negara Asia lainnya menunjukkan betapa seriusnya dampak geopolitik terhadap stabilitas ekonomi dan energi global, memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.