Jakarta – Konflik yang memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini mulai merembet ke sektor ekonomi global, memaksa sejumlah negara untuk mengambil langkah-langkah drastis. Berdasarkan laporan Internationalmedia.co.id – News pada Kamis (12/3/2026), banyak negara, terutama di Asia, kini "mengencangkan ikat pinggang" dengan memangkas pengeluaran, menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH), hingga memotong gaji demi menghindari jurang krisis.
Gejolak geopolitik ini memicu kekhawatiran akan krisis energi dan inflasi, mendorong pemerintah untuk bertindak cepat. Kebijakan yang diterapkan bervariasi, mulai dari pengurangan jam kerja, efisiensi bahan bakar, hingga langkah-langkah penghematan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pakistan: Penghematan Ekstrem, Sekolah Tutup dan Gaji Dipangkas
Pakistan menjadi salah satu negara yang paling cepat merespons dengan kebijakan penghematan yang mengejutkan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif pada Senin (09/03) mengumumkan serangkaian langkah darurat. Mulai pekan depan, seluruh sekolah di Pakistan akan ditutup selama dua minggu, berdampak pada sekitar 40 juta siswa, sementara perguruan tinggi dan universitas beralih ke sistem kuliah daring.
Kantor pemerintahan, kecuali sektor perbankan, hanya akan beroperasi empat hari dalam sepekan, dengan separuh pegawai negeri bekerja dari rumah. Jatah bahan bakar untuk kendaraan dinas dipangkas setengahnya selama dua bulan, dengan pengecualian hanya berlaku untuk ambulans dan bus umum. Pembelian kendaraan dinas baru juga ditangguhkan hingga Juni 2026.
Di tingkat pejabat, para menteri kabinet dan penasihat pemerintah sepakat untuk melepas gaji dan tunjangan mereka. Anggota legislatif federal maupun daerah diharapkan memotong gaji secara sukarela sebesar 25%. Pemerintah juga melarang penyelenggaraan pesta makan malam buka puasa selama Ramadan. Pakistan baru-baru ini menaikkan harga bensin dan solar sebesar 55 rupee (sekitar Rp3.316) per liter, kenaikan terbesar dalam sejarah negara itu, mencerminkan kerentanan inflasi akibat ketergantungan impor energi. "Untuk menstabilkan ekonomi, kami telah mengambil keputusan-keputusan sulit," kata Sharif dalam pidatonya.
Thailand: WFH dan Efisiensi Energi Jadi Prioritas
Di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan para pegawai negeri untuk bekerja dari rumah (WFH) mulai Selasa (10/03), kecuali bagi mereka yang harus melayani masyarakat secara langsung. Langkah-langkah lain yang diwajibkan antara lain mengatur suhu pendingin ruangan di kisaran 26-27 derajat Celsius, mengenakan kemeja lengan pendek sebagai pengganti pakaian formal, mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan, hingga menghindari penggunaan lift dan beralih ke tangga.
Perjalanan dinas ke luar negeri juga ditangguhkan. Pemerintah turut mengimbau masyarakat untuk melakukan carpooling guna mengurangi konsumsi bahan bakar. Jika situasi semakin memburuk, pemerintah berencana menerapkan langkah yang lebih ketat, seperti meredupkan papan iklan di pertokoan, bioskop, dan gedung komersial, serta menutup SPBU pukul 22.00. Thailand saat ini memiliki cadangan energi untuk sekitar 95 hari ke depan dan sedang mencari pasokan LNG tambahan dari Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan, mengingat 68% kebutuhan energinya dipasok dari gas alam.
Bangladesh: Universitas Tutup Demi Hemat Listrik
Bangladesh mengambil langkah darurat dengan menutup seluruh universitas negeri dan swasta sebagai bagian dari upaya penghematan energi, dengan mempercepat libur Idulfitri. Pemerintah menilai kampus-kampus universitas menyedot listrik dalam jumlah besar untuk asrama, ruang kelas, laboratorium, dan pendingin ruangan. Penutupan ini juga diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas yang selama ini memboroskan bahan bakar. Sekolah pemerintah dan swasta di Bangladesh sendiri sudah tutup sejak awal Ramadan, sehingga hampir seluruh institusi pendidikan di negara itu kini libur.
Sekolah dengan kurikulum asing dan pusat bimbingan belajar swasta juga diminta menghentikan operasional sementara. Bangladesh bergantung pada impor untuk 95% kebutuhan energinya. Pemerintah sudah memberlakukan pembatasan harian pembelian bahan bakar sejak Jumat (06/03) lalu menyusul aksi panic buying dan penimbunan. Krisis gas yang parah bahkan memaksa empat dari lima pabrik pupuk milik negara menghentikan operasinya, dengan pasokan gas yang ada dialihkan ke pembangkit listrik demi menghindari pemadaman massal. Bangladesh juga terpaksa membeli LNG dari pasar spot dengan harga yang jauh lebih tinggi untuk menambal kekurangan pasokan.
Vietnam: Hapus Tarif Impor Bahan Bakar dan PM Turun Tangan
Vietnam termasuk negara yang paling terdampak oleh gangguan pasokan akibat perang Iran, mengingat ketergantungannya yang tinggi pada impor energi dari Timur Tengah. Kementerian Perdagangan meminta pelaku usaha mendorong karyawan mereka untuk bekerja dari rumah guna menghemat konsumsi bahan bakar. Pemerintah juga menyerukan agar masyarakat tidak menimbun atau berspekulasi soal bahan bakar.
Sejak akhir bulan lalu, harga bensin di Vietnam naik 32%, solar 56%, dan minyak tanah melonjak hingga 80%. Antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai SPBU di Hanoi pada Selasa (10/03) kemarin. Sebagai respons darurat, Vietnam pada Senin (09/03) memutuskan menghapus tarif impor bahan bakar, berlaku hingga akhir April. Perdana Menteri Pham Minh Chinh bahkan menghubungi langsung para pemimpin Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk mengamankan pasokan bahan bakar dan minyak mentah bagi negaranya.
Deretan kebijakan darurat ini menggarisbawahi betapa cepatnya konflik geopolitik dapat meresap ke dalam sendi-sendi ekonomi domestik. Ketergantungan pada impor energi menjadikan negara-negara di Asia sangat rentan terhadap gejolak harga global, memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang tidak populer demi menjaga stabilitas dan mencegah krisis yang lebih dalam.