Internationalmedia.co.id – News Jakarta – Sebuah babak baru ketegangan global terbuka menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara resmi telah melayangkan surat peringatan keras kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam surat tersebut, Iran mengancam akan adanya "konsekuensi yang mendalam dan luas" bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang merenggut nyawa pemimpin spiritual dan politik mereka.
Dalam dokumen yang dikirimkan pada Senin (2/3), Menlu Araghchi menegaskan posisi sentral Khamenei, tidak hanya sebagai otoritas resmi tertinggi negara, tetapi juga sebagai figur religius yang sangat dihormati oleh jutaan umat Muslim di seluruh kawasan dan dunia. Hal ini, menurut Araghchi, menjadikan serangan tersebut memiliki dimensi yang jauh lebih serius dan implikasi yang tidak dapat diabaikan.
"Serangan semacam itu akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan luas, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pelakunya," tegas Araghchi, sebagaimana dilansir oleh media Iran, Press TV. Ia menggarisbawahi sifat "mengerikan dan kriminal" dari kekejaman yang "dilakukan terhadap bangsa besar Iran," menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak yang terlibat.
Araghchi lebih lanjut menuduh Israel dan Amerika Serikat telah menargetkan Republik Islam Iran melalui "serangkaian tindakan agresif, terencana, dan sama sekali tidak dapat dibenarkan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial" bangsa tersebut. Menurut pejabat Iran tersebut, agresi yang secara sengaja menargetkan Pemimpin Tertinggi ini menunjukkan bahwa sekutu tersebut "dengan sengaja menargetkan otoritas resmi tertinggi dari Negara Anggota PBB yang independen," sebuah tindakan yang dinilai sebagai provokasi ekstrem.
Menyebut serangan itu sebagai "tindakan teroris pengecut," Araghchi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB." Ia menambahkan, ini adalah "serangan langsung terhadap prinsip-prinsip paling mendasar dari hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan, prinsip kesetaraan kedaulatan negara, dan kekebalan kepala negara."
Tindakan semacam ini, menurutnya, "menetapkan preseden berbahaya yang menyerang norma-norma inti yang mengatur kedaulatan negara dan perilaku beradab antar bangsa." Kepala negara, tegas Araghchi, "tidak dapat diganggu gugat, harus dihormati, dan kebal, sebuah prinsip yang penting untuk pelaksanaan tugas resmi mereka secara independen." Oleh karena itu, serangan yang disengaja terhadap pejabat tertinggi Iran ini merupakan "pelanggaran berat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap norma-norma paling mendasar yang mengatur hubungan antar negara," pungkas Menteri Luar Negeri Iran tersebut, menandakan bahwa Iran siap mengambil langkah serius atas insiden ini.