Sebuah kabar mengejutkan datang dari Biro Investigasi Federal (FBI). Enam agennya diberhentikan dari tugas, terkait erat dengan penyelidikan dokumen rahasia yang melibatkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada tahun 2022. Keputusan ini sontak memicu gelombang kemarahan dari asosiasi yang mewakili personel biro tersebut. Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News.
Penyelidikan yang kini telah dihentikan tersebut berpusat pada penanganan dokumen rahasia oleh Trump setelah masa jabatannya berakhir di Gedung Putih. Pada tahun 2022, saat Trump tidak lagi menjabat, FBI melakukan penggerebekan di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Jaksa menuduh Trump menyimpan materi sensitif, termasuk catatan dari Pentagon dan CIA, bahkan dokumen terkait nuklir dan pertahanan, tanpa pengamanan yang memadai. Ia juga diduga menggagalkan upaya untuk mengambil kembali dokumen-dokumen tersebut.
Menurut beberapa media AS, Direktur FBI Kash Patel secara langsung memerintahkan pemecatan setidaknya enam agen yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Saat dimintai konfirmasi oleh Internationalmedia.co.id, pihak FBI menolak untuk memberikan komentar resmi mengenai insiden ini.
Donald Trump sendiri secara konsisten membantah melakukan kesalahan apa pun dalam kasus dokumen rahasia ini, yang merupakan salah satu dari beberapa tuntutan yang dihadapinya pasca-masa jabatan pertamanya. Sementara itu, investigasi lain terkait tuduhan upaya membatalkan hasil pemilihan umum 2020 telah dibatalkan, sesuai dengan kebijakan Departemen Kehakiman yang umumnya tidak menuntut presiden yang sedang menjabat.
Asosiasi Agen FBI (FBI Agents Association) telah mengonfirmasi terjadinya pemecatan tersebut dan melontarkan kecaman keras. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini melanggar "hak proses hukum bagi mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Amerika Serikat."
"Tindakan semacam ini secara fundamental melemahkan Biro dengan menghilangkan keahlian krusial dan mendestabilisasi tenaga kerja," ujar asosiasi tersebut dalam pernyataannya. Mereka menambahkan, pemecatan ini "merusak kepercayaan terhadap kepemimpinan dan membahayakan kemampuan Biro untuk mencapai target perekrutannya – yang pada akhirnya menempatkan negara pada risiko yang lebih besar."