Internationalmedia.co.id – News – Hari ini, Kamis (19/2), nasib mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, akan ditentukan di meja hijau. Pengadilan Distrik Pusat Seoul dijadwalkan menjatuhkan vonis atas dakwaan pemberontakan terkait penetapan darurat militer yang kontroversial. Sorotan utama tertuju pada kemungkinan hukuman mati yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, sebuah putusan yang bisa mengguncang lanskap politik dan hukum negara ginseng tersebut.
Yoon Suk Yeol, seorang tokoh konservatif garis keras berusia 65 tahun, secara mengejutkan mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024 melalui siaran televisi nasional. Dalam pidatonya, ia beralasan langkah drastis ini diperlukan untuk memberantas apa yang disebutnya sebagai "kekuatan antinegara". Namun, keputusannya justru memicu gelombang protes dan berujung pada pemakzulan dirinya, penangkapan, serta dakwaan atas serangkaian tindak pidana serius, mulai dari pemberontakan hingga menghalangi keadilan.
Jaksa penuntut Korea Selatan telah bersikeras menuntut hukuman terberat untuk dakwaan pemberontakan. Dalam persidangan yang digelar Januari lalu, mereka mendesak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yoon. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Korea Selatan telah memberlakukan moratorium tidak resmi terhadap eksekusi mati sejak tahun 1997. Oleh karena itu, jika hukuman mati dijatuhkan, secara praktis Yoon akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
Sidang pembacaan vonis yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/2) sekitar pukul 15.00 waktu setempat ini diperkirakan akan disiarkan langsung oleh televisi-televisi lokal, menarik perhatian jutaan warga Korea Selatan. Yoon sendiri tetap ditahan dalam sel isolasi selama menghadapi berbagai persidangan. Ia terus membantah semua tuduhan, berargumen bahwa tindakannya semata-mata bertujuan untuk "menjaga kebebasan" dan memulihkan tatanan konstitusional dari apa yang ia sebut sebagai "kediktatoran legislatif" yang didominasi oposisi.
Namun, jaksa penuntut memiliki pandangan berbeda. Mereka menuduh Yoon memimpin "pemberontakan" yang didorong oleh "nafsu kekuasaan yang bertujuan untuk kediktatoran dan pemerintahan jangka panjang." Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Korea Selatan, dakwaan pemberontakan hanya pantas dijatuhi dua jenis hukuman: penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Yoo Jung Hoon, seorang pengamat hukum dan pengacara terkemuka di Korea Selatan, memprediksi bahwa pengadilan kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Yoon. "Yoon tidak mengakui kesalahannya atau menyatakan penyesalan, sehingga akan sulit bagi majelis hakim untuk memberinya hukuman yang lebih ringan daripada penjara seumur hidup," jelasnya.
Sebelumnya, Yoon telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan yang lebih ringan. Sementara itu, istrinya, Kim Keon Hee, juga telah divonis 20 bulan penjara pada awal Januari lalu atas tuduhan suap yang tidak terkait dengan kasus darurat militer ini.