Internationalmedia.co.id – News – Otoritas Israel mengumumkan pengerahan pasukan polisi besar-besaran di sekitar Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan suci Ramadan. Langkah ini diiringi dengan pemberlakuan pembatasan ketat bagi warga Palestina yang ingin beribadah di kompleks suci tersebut, memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Palestina.
Pengerahan pasukan ini, sebagaimana disampaikan Arad Braverman, seorang perwira senior kepolisian Yerusalem, akan dilakukan siang dan malam di seluruh kompleks yang dikenal Yahudi sebagai Bukit Bait Suci, serta di area sekitarnya. Ribuan polisi tambahan juga akan bersiaga khusus untuk salat Jumat, yang secara tradisional menarik ratusan ribu jemaah Muslim dari berbagai wilayah, terutama selama bulan puasa. Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam, terletak di Yerusalem timur yang direbut Israel pada tahun 1967 dan kemudian dianeksasi.
Braverman menyebutkan bahwa kepolisian merekomendasikan penerbitan 10.000 izin bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, yang memerlukan izin khusus untuk memasuki Yerusalem. Namun, berbeda dengan pernyataan polisi yang tidak menyebutkan batasan usia, administrasi Yerusalem Palestina dalam pernyataan terpisah mengungkapkan bahwa izin akan kembali dibatasi untuk pria di atas 55 tahun dan wanita di atas 50 tahun, mencerminkan kriteria yang diterapkan tahun sebelumnya.
Pembatasan tidak hanya berlaku bagi jemaah. Otoritas Israel juga dilaporkan menghalangi Waqf Islam, badan yang dikelola Yordania dan bertanggung jawab atas pengelolaan situs tersebut, untuk melakukan persiapan rutin. Ini termasuk pemasangan struktur peneduh dan pendirian klinik medis sementara yang krusial untuk kenyamanan dan kesehatan jemaah. Sumber dari Waqf mengkonfirmasi pembatasan ini, bahkan menyebutkan 33 karyawannya dilarang memasuki kompleks pada minggu sebelum Ramadan.
Kompleks Al-Aqsa bukan hanya situs ibadah, melainkan juga simbol utama identitas Palestina dan seringkali menjadi titik konflik. Berdasarkan pengaturan status quo yang telah lama berlaku, orang Yahudi diizinkan mengunjungi kompleks tersebut – yang mereka hormati sebagai situs kuil kedua mereka yang dihancurkan Romawi pada tahun 70 Masehi – namun tidak diizinkan untuk berdoa di sana. Meskipun Israel menyatakan komitmen untuk mempertahankan status quo ini, kekhawatiran di kalangan Palestina semakin meningkat bahwa pengaturan tersebut secara perlahan terkikis. Braverman sendiri menegaskan tidak ada perubahan yang direncanakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ultranasionalis Yahudi semakin gencar menentang larangan berdoa, termasuk politisi sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir. Ia diketahui pernah berdoa di lokasi tersebut saat menjabat sebagai menteri keamanan nasional pada tahun 2024 dan 2025, menambah ketegangan di area yang sudah sensitif.