Internationalmedia.co.id – News – Suasana tegang pecah menjadi kekerasan fisik di parlemen Turki pada Kamis (12/2/2026), ketika anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi terlibat adu jotos. Insiden ini dipicu oleh pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru, memicu gelombang protes dan bentrokan di antara para legislator.
Menurut laporan Associated Press, keributan dimulai saat anggota parlemen oposisi berupaya menghalangi Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, untuk mengucapkan sumpah jabatan. Gurlek baru saja ditunjuk oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menduduki posisi tertinggi di bidang peradilan. Emosi yang memuncak membuat para wakil rakyat saling dorong, dan beberapa di antaranya bahkan melayangkan pukulan.
Pengangkatan Gurlek memang menjadi sorotan tajam. Sebagai mantan Jaksa Agung Istanbul, ia dikenal memimpin sejumlah persidangan penting terhadap anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama. Persidangan-persidangan tersebut telah lama dikecam oleh pihak oposisi sebagai bermotif politik, menambah daftar panjang ketegangan antara pemerintah dan kubu oposisi.
Meskipun diwarnai kericuhan, Gurlek akhirnya terlihat mengucapkan sumpah jabatan, dikelilingi oleh para anggota parlemen dari partai yang berkuasa. Selain Gurlek, Erdogan juga melakukan perombakan kabinet pada Rabu (11/2) waktu setempat, dengan menunjuk Mustafa Ciftci, yang sebelumnya menjabat gubernur provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri. Tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik perombakan kabinet mendadak ini.
Perombakan ini terjadi di tengah serangkaian penangkapan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP dalam penyelidikan korupsi. Salah satu kasus paling menonjol adalah penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan tokoh penting CHP dan secara luas dianggap sebagai saingan politik utama Erdogan. Imamoglu ditangkap tahun lalu, memicu kecaman dari berbagai pihak.
Pemerintah Turki secara konsisten menegaskan bahwa lembaga peradilan di negara itu bertindak secara independen, terlepas dari tudingan motivasi politik. Di sisi lain, pengangkatan menteri baru ini juga beriringan dengan pembahasan reformasi konstitusional yang potensial dan inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang sedang diupayakan. Parlemen diharapkan memainkan peran kunci dalam mengesahkan reformasi demi mendukung proses perdamaian yang telah berlangsung puluhan tahun ini.